HADAPI MEA, BUPATI KUDUS: DIPERLUKAN KETERLIBATAN PELAKU EKONOMI KERAKYATAN

oleh -458 views

Hadir sebagai pembicara lainnya dalam acara diskusi yang mengambil Tema'Kita dan Asean" itu, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik UI Kamarudin, M.Si, Dr. Ir. Latief M. Rahman, M.Sc, MBA dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Aryandi Yoga Swasara dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Herdi Sahrasad dari Universitas Paramadina, dan Darmawan S. Sunardi Direktur Freedom Foundation salah satu Alumnus Fisip UI
Hadir sebagai pembicara lainnya dalam acara diskusi yang mengambil Tema’Kita dan Asean” itu, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik UI Kamarudin, M.Si, Dr. Ir. Latief M. Rahman, M.Sc, MBA dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Aryandi Yoga Swasara dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Herdi Sahrasad dari Universitas Paramadina, dan Darmawan S. Sunardi Direktur Freedom Foundation salah satu Alumnus Fisip UI
JAKARTA (BOS)– Bupati Kudus H. Musthofa menegaskan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sebentar lagi akan dihadapi Bangsa Indonesia, diperlukan peran serta dari para pelaku ekonomi kerakyatan. Alasannya keterlibatan mereka sangat berperan besar sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Keberadaannya telah teruji karena tangguh dan kokoh dalam menghadapi badai krisis yang menerpa Indonesia beberapa tahun silam,”kata Bupati Kudus H. Musthofa saat menyampaian pemikirannya mengenai ekonomi kerakyatan di UI, di Gedung Lantai 2 Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Kampus Depok, kemarin.

Dihadapan para pengusaha muda yang tergabung dalam Focus Grup Discussion (FGD) Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Musthofa yang telah terbukti sukses membangun ekonomi kerakyatan di kabupaten Kudus itu, menegaskan, kekuatan ekonomi nasional, ada pada para pelaku ekonomi kerakyatan. Mulai dari level usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar (UMKM) semuanya memberikan andil besar sebagai fondasi ekonomi nasional.
 
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan tentu tidak boleh hanya berdiam melihat potensi usaha mikro yang jumlahnya lebih dari 98,7 persen dari total UMKM yang ada. Ini merupakan potensi yang luar biasa jika benar-benar diberdayakan dengan optimal. Tentunya pemerintah harus hadir untuk itu.
 
Menurut Musthofa, dirinya juga telah menerapkan hal tersebut diwilayah yang dia pimpin. Termasuk terus mengoptimalkan UMKM yang ada di Kudus. Kerja sama yang sinergis pemerintah dan stakeholder diharapkan mampu menghasilkan UMKM yang sukses.
 
”Tentu saja, indikator keberhasilan pemerintah, salah satunya bagaimana agar bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan ini,”beber Musthofa.
 
Musthofa juga mengatakan dirinya akan menjembatani beberapa permasalahan dan tantangan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menjalankan bisnisnya.

“Termasuk permasalahan mengenai permodalan dan pemasaran. Selain juga tantangan lain yaitu kualitas produk yang harus terus dijaga. Penguasa, pengusaha, dan masyarakat sebagai objek dan subjek kebijakan pelaku ekonomi. Tiga domain ini menjadi kata kunci untuk bersinergi,”tukasnya.
 
Terkait masalah modal, sambungnya, pemerintah juga telah menawarkan berbagai produk modal usaha. Salah satunya adalah kredit usaha produktif (KUP) yang merupakan gagasannya dalam memberikan fasilitas dan kemudahan dalam permodalan untuk menggerakkan UMKM ini.
 
Apalagi zaman yang serba teknologi ini, tentunya, harus teknologi informasi (TI) itu dimanfaatkan semaksimal mungkin.

”Manfaatkan teknologi informasi ini sebagai jaringan bisnis. Selain itu akan mempermudah kita di Indonesia dengan negara-negara Asean di era masyarakat ekonomi asean (MEA) ini,” tandasnya

Hadir sebagai pembicara lainnya dalam acara diskusi yang mengambil Tema’Kita dan Asean” itu, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik UI Kamarudin, M.Si, Dr. Ir. Latief M. Rahman, M.Sc, MBA dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Aryandi Yoga Swasara dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Herdi Sahrasad dari Universitas Paramadina, dan Darmawan S. Sunardi Direktur Freedom Foundation salah satu Alumnus Fisip UI
 
Rencananya hasil FGD tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai masukan khususnya untuk bahan acuan kebijakan di sektor Sumber Daya Manusia (BAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *