JAKARTA (BOS)–Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ) Samuel Boseke mendesak Kejaksaan Agung tidak terjebak dengan kepentingan politik oleh elit partai dalam mengusut sejumlah kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Daerah.
“Jaksa harus membuktikan bahwa tidak ada kongkalikong dalam pengusutan kasus korupsi kepala daerah, dengan menetapkan bupati, walikota atau gubernur sekalipun sebagai tersangka kasus korupsi. Apalagi jika sudah terang benderang buktinya, apalagi jika sudah dinyatakan di persidangan pula. Jangan politisir kasus korupsi kepala daerah,”kata Samuel Boseke, di Jakarta, Selasa (10/04).
Boseke menduga adanya kepentingan politik tersebut bisa saja terjadi. Pasalnya, Jaksa HM Prasetyo sebelum menjabat Jaksa Agung merupakan salah seorang pendiri partai politik.
Lantaran hal itulah, sambungnya Boseke, banyak kasus kepala daerah hingga kini belum dituntaskan.
“Mau bukti? Di kampung kami di Minahasa Utara, Bupati Vonnie Anneke Panambunan sudah pernah menjadi koruptor, lalu terpilih lagi sebagai bupati. Dan kini, Bupati itu pun sudah nyata-nyata disebutkan di dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak, namun tak kunjung dijadikan tersangka oleh jaksa. Ada apa?” ungkap Samuel.
Akibatnya, lanjut Boseke, masyarakat Minahasa Utara sudah geram dengan perilaku oknum Jaksa di sana yang tak kunjung menetapkan Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka. Bahkan, lanjut dia, hingga tiga kali pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), hingga kini Bupati Minut itu bebas melenggang saja.
“Yang kami tahu, Bupati Minut sering melakukan pertemuan gelap dengan para jaksa, agar kasusnya tidak diusut dan agar dirinya tidak ditersangkakan. Yang terakhir ini, kami memperoleh informasi, Bupati Minut bertemu juga dengan Kajati Sulut yang baru di Jakarta. Padahal, Kajati Sulut ini baru berapa bulan menjabat di kampung saya sana,” ungkap Samuel.
Samuel mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas terhadap jaksa-jaksa yang bermain kotor dan yang mempolitisasi kasus korupsi kepala daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) M Roskanaedi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami keterlibatan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dalam kasus ini. Selain itu, jaksa juga sedang menyasar pelaku lainnya.
Dia pun menampik bahwa pihaknya mempolitisir perkara ini. “Sedang didalami bukti, sesuai pasal-pasal yang akan disangkakan,” ujar Kajati Sulut M Roskanaedi, ketika dikonfirmasi (BAR)
