JAKARTA (BOS)–Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung (Kejagung) optimis meraih target menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Pasalnya, dibawah pimpinan Masyhudi bidang kepegawaian mulai berbenah diberbagai sektor. Khususnya transparansi dalam Informasi terkait kepegawaian.
“Untuk mencapai target zona integritas wilayah bebas dari korupsi(WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), kami mulai melakukan perubahan dari penataan terhadap sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efesien. Termasuk mengunakan Informasi Tekhnologi yang bisa diakses pegawai (Jaksa) melalui Handphone. Sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat dan profesional,”kata Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) Kejaksaan Agung Masyhudi kepada wartawan usai pencanangan Biro Kepagawaian Kejagung sebagai WBK dan WBBM di Kejagung, Jakarta, Rabu (14/11).
Menurut mantan wakil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pihaknya menitikberatkan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
“Pembangunan fasilitas kantor yang dibutuhkan seperti ruang pelayanan yang sesuai standar. Bahkan pengukuran kinerja. Termasuk menggunakan teknologi informasi yang canggih yang bisa diakses semua pegawai, termasuk jaksa diseluruh Indonesia melalui handphone,”ujarnya.
Dengan sistim tersebut, Masyhudi yakin, seluruh pegawai kejaksaan mudah memperoleh Informasi yang dibutuhkannya tanpa harus menyambangi Kejaksaan Agung.
“Kalau dia dikasih akun email dan password dia bisa cek benar atau tidak. Ini benar atau tidak fotonya? Kalau fotonya sudah melati (tanda pangkat di kejaksaan-red) dua tapi yang terdaftar belum melati kan merugikan dia,”kata Masyhudi
Selain itu, Masyhudi juga menambahkan bahwa Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung juga mempermudah berbagai izin-izin. Izin umroh, pendidikan, cuti, menikah dan lain sebagainya.
“Semuanya itu dipermudah dengan elektronik. Tanpa ke sini pun pakai elektronik kita layani dengan data-data yang ada,” tegasnya.
Dengan adanya perubahan diberbagai sektor, lanjutnya, Biro Kepegawaian Kejagung mampu mengapai zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
“Kita itu sudah berubah. Artinya yang konotasinya di Biro Kepegawaian itu susah mengurus segala macem, kini berubah menjadi yang lebih baik. Beberapa hal menjadi baik. Pelayanannya baik, izinnya baik,”tegas Masyhudi (BAR)
