JAKARTA (BOS)– Praktisi hukum kelahiran Sumatera Utara, Hermanto Barus menegaskan ditangkapnya sejumlah kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencoreng nama baik Provinsi Sumut.
Sebut saja, Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho, mantan bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019.
“Ya sebagai putra daerah di Tapanuli, saya sedih dan kecewa melihat kenyataan kondisi yang ada. Kita sebagai putra Sumut yang berada diperantauan sangat malu melihat kenyataan ini, dan menurut saya, hal ini telah mencoreng nama baik Provinsi Sumut. Pastinya ini sangat memalukan,”kata Hermanto Barus di Jakarta, Selasa (25/10).
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini, juga menilai perbuatan para mantan kepala daerah Sumut tersebut, kemungkinan besar dilakukan karena terdesak ingin mengembalikan uangnya yang dia pergunakan untuk biaya kampanye Pilkada sebelumnya.
“Makanya saya menduga, perbuatan mereka, tidak tertutup kemungkinan ingin mengembalikan uang yang dia pergunakan saat kampanye yang silam,” tutur Hermanto Barus.
Apalagi, sambung Hermanto Barus, seorang calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPRD, tentunya harus membutuhkan partai politik partai sebagai kendaraan politiknya agar diusungnya.
“Sudah bukan rahasia umum lagi, seorang calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, ketika mau diusung partai politik, tentunya mengeluarkan biaya untuk kampanye yang cukup besar. Apalagi, kalau yang bersangkutan ingin nomor urut pertama dari parpol tersebut, tentunya tidak lepas dari biaya. Meski tidak semua partai seperti itu,”ujar Hermanto Barus.
Oleh karena itu, lanjut Hermanto Barus, sebaiknya para pemilih maupun partai politik, lebih mengutamakan intelektual seorang kandidat kepala Daerah maupun anggota dewan.
Terkait pemilihan sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara, baik Bupati, Walikota mau pun Gubernur Sumatera Utara yang kabarnya akan digelar 2017 mendatang, Hermanto Barus kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar mengedepankan kemampuan intelektual seorang calon Kepala Daerah bukan lagi karena faktor keuangan.
“Saya menghimbau kepada para pemilih calon kepal Daerah di Provinsi Sumut, agar lebih kritis lagi memilih calon pemimpin yang layak (intelektual) yang sangat baik, bukan lagi memilih kandidat lantaran diiming-imingi akan diberikan Hepeng (uang) dari calon kandidat tersebut,”pungkasnya.
Dari catatan Redaksi, 2 mantan Gubernur Sumut, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang dan sejumlah anggota DPRDSu, periode 2014-2019 ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara.
Sementara pemilihan Gubernur Sumut pada 2017 mendatang, adalah HT. Erry Nuradi (Plt Gubernur Sumut), Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat) Gus Irawan Pasaribu (Anggota DPR RI Fraksi Gerindra), Letjend TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Muhammad Ali Umri (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem), Kharuddin Syah Sitorus (Bupati Labuhan Batu Utara) Maruarar Sirait (Anggota DPR RI Fraksi PDIP)
