SEMARANG (BOS)–Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo menyarankan semua pihak khususnya penegak Hukum jangan membiarkan peringkat Indonesia yang dinilai World Justice Project masih stagnan alias jalan ditempat.
Sebelumnya, berdasarkan Rule of Law Index sepanjang tahun 2014-2018 oleh World Justice Project, penegakan hukum di Indonesia dinilai masih stagnan pada angka 0,52.
Menyingkapi hal tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo menegaskan saat ini penegakan hukum di Indonesia dinilainya masih stagnan oleh karena itu haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspons dan diperhatikan.
“Penegakan hukum yang kita laksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti,” katanya saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke-61 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/02).
Melihat hal tersebut, Jaksa Agung pun meminta kepada semua pihak untuk ambil bagian guna menghapus penilaian tersebut.
“Tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena rendahnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlanjut dan ditambah dengan lemahnya penegakan hukum akan berpotensi menjadi beban dan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang digalakkan,”ujarnya
Oleh karena itu, semua memang patut memahami, untuk menciptakan situasi dan kondisi penegakan hukum yang baik dan benar tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena demikian beragamnya variabel yang memengaruhinya, baik bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa saat ini.
Praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan pejabat publik. Tingginya intensitas korupsi di Indonesia juga menjadi sorotan dalam laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang disusun oleh World Economic Forum, dimana permasalahan korupsi dipandang sebagai salah satu masalah terbesar dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (most problematic factors for doing business).
“Merebaknya kejahatan korupsi tersebut tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan juga telah mendegradasi kepercayaan rakyat kepada negara dan pemerintah termasuk segala upaya, kebijakan dan program yang direncanakan, telah, sedang dan akan dilaksanakan,” pungkasnya (BAR)
