JAKARTA (BOS)–Pengamat sosiolog asal Universitas Indonesia, Dr. Kastorius Sinaga menilai jika aksi massa di Papua tidak segera diselesaikan dengan biijak, bukan tidak mungkin dapat berujung fatal bagi bangsa Indonesia. Ibarat Bola salju bakalan mengelinding kesegala arah.
“Aksi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan membakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak dan Timika, bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999,”kata Dr Kartorius Sinaga dalam keterangan resminya yang dterima, Kamis (22/08).
Menurut Kastorius Sinaga, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya aksi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.
“Presiden Jokowi selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan,”tegas Kastorius.
Kastorius menilai Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Karenanya itu, lanjutnya, menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.
“Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,”ujar Kastorius.
Menurut Kastorius Sinaga, sudah saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur. Namun terutama menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.
“Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan,”pungkasnya
Seperti diketahui, aksi protes masyarakat Papua yang berujung pembakaran gedung milik pemerintah dibeberapa wilayah provinsi Papua diduga terkait aksi “pengamanan” yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama di Surabaya dan Malang lantaran adanya isu pembuangan bendara merah putih yang dilakukan oleh mahasiswa. Sejumlah pihak termasuk ormas memprotes tindakan tersebut. Tidak mau terjadi aksi anarkhis terhadap mahasiswa, aparat kepolisian menghimbau kepada mahasiswa yang berada di dalam asrama agar bersedia diperiksa di kantor polisi. Namun permintaan tersebut ditolak, ujungnya, jemput paksa pun terjadi.
Meskipun pada akhirnya, seluruh mahasiswa dipulangkan ke asrma lantaran isu yang dihembuskan, tidak terbukti. Warga Masyarakat Papua pun tetap melakukan aksi balasan dengan melakukan unjukrasa yang berujung pembakaran disejumlah wilayah di Papua (REN)