JAKARTA (BOS)–Tuntut keadilan kuasa hukum Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Fajar Gora, melaporkan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung atas dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam penyidikan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
“Kami telah menyerahkan laporan adanya dugaan melanggar doktrin Tri Krama Adhyaksa serta bekerja atau bertindak tidak secara profesional penyidik ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung. Laporan tersebut diterima oleh Staff,”kata Fajar Gora kepada wartawan, Jumat (07/05).
Menurutnya , tim penyidik diduga tidak memasukkan berita acara pemeriksaan 19 saksi ke dalam berkas perkara. Fajar merinci ke-19 orang saksi yang tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara.
Menurutnya, dengan tidak dimasukkannya BAP ke-19 orang saksi tersebut ke dalam berkas perkara, maka mereka tidak dihadirkan di persidangan sehingga tidak bisa didengar keterangannya.
Padahal, lanjutnya, sesuai ketentuan hukum yakni Pasal 185 Ayat (1) KUHP, lanjut Fajar yang didampingi sejumlah kuasa hukum Bentjok lainnya, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan di pengadilan.
“Hal ini pelapor (Betjok) tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mengenai fakta-fakta yang harus diperiksa serta yang harus dibuktikan di persidangan perkara Jiwasraya,” katanya.
Selain itu, Fajar juga mengatakan, penyidik hanya membebankan kerugian keuangan negara dalam kasus Jiwasraya kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.
Padalah, sesuai fakta, ada 122 emiten lainnya yang tercatat dalam portofolio investasi saham PT Asuransi Jiwasraya.
“Bagaimana mungkin ke-122 emiten tidak dimintai pertanggungjawaban atas dugaan timbulnya kerugian negara,” ujarnya.
“Jangan klien kami saja yang harus menanggung beban, padahal kalau mau adil, periksa seluruh pihak terkait termasuk 122 emiten dan ungkap dipersidangan, biar terang benderang,”tegasnya.
Lebih jauh Fajar mengungkapkan, kliennya juga mempertanyakan mengapa penyidik tidak memeriksa ke-122 emiten tersebut. Padahal Pasal 1 angka 2 KUHAP mengamanatkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya.
Selain itu, sambungnya, tidak diperiksanya 122 emiten tersebut, menjadikan alasan yang kuat bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus jiwasraya ini menjadi tidak objektif.
Terakhir, penyidikan kasus ini sangat singkat, yakni mulai dari masuknya laporan pengaduan sampai pelimpahan berkas ke pengadilan hanya memakan waktu sekitar 4 bulan. Kerugian keuangan negara juga perlu ditunjang hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK).
Menurutnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat besar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, BPK membutuhkan relatif lama. Cepatnya penyidikan hingga pelimpahan ke pengadilan ini menandakan penegak hukum terburu-buru dan seperti mengejar target.
“Dapat diduga telah terjadi pelanggaran Kode Perilaku Jaksa oleh para penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan,” katanya.
Fajar menyebutkan, pihaknya meminta Jamwas agar segera mengambil tindakan hukum kepada tim penyidik soal proses penyidikan kasus Jiwasraya.? “Demi penertiban sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.
“Termasuk dugaan melanggar doktrin Tri Krama Adhyaksa serta bekerja atau bertindak tidak secara profesional,”pungkasnya (ANT)
