Isu Reformasi Jilid 2 Dinilai Berlebihan, Pengamat: Demo Mahasiswa Ekspresi Kritis yang Dijamin Negara

oleh -40 views

BeritaObserver.Com, Jakarta—Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai isu reformasi jilid 2 dan Gerakan Gulingkan Prabowo yang viral belakangan ini terlalu berlebihan. Menurutnya, situasi nasional saat ini jauh berbeda dengan kondisi 1998.

“Baik secara politik maupun ekonomi masih jauh memenuhi syarat itu,”kata Iwan, Jumat (13/6/2026).

Iwan mengakui, nilai rupiah melemah terhadap dolar AS. Namun ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Secara politik, kondisi juga tetap konsolidatif dan tidak ada perpecahan.

“Kalau menyamakan keadaan saat ini dengan krisis pada 1998 yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, menurut saya terlalu berlebihan,” tegasnya.

Iwan mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa. Ia menyebut gerakan itu sebagai ekspresi kritis yang dijamin kebebasan berpendapat di negara demokrasi.

“Gerakan seperti ini diperlukan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja dan program pemerintah, yang saya nilai sedang dilakukan bersih-bersih oleh Presiden Prabowo di internal kabinetnya, baik di kementerian atau lembaga,” ujarnya.

Tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengevaluasi Program (MBG) dan Kopdes Merah Putih dinilainya wajar. Apalagi setelah terungkapnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN.

“Bagi saya ini momentum juga bagi pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan perubahan yang signifikan,” tambah Iwan.

*Waspadai Penumpang Gelap Isu BBM*

Iwan mengingatkan publik untuk mewaspadai pihak tertentu yang menumpang dan memancing di air keruh. Pihak itu diduga memanfaatkan isu kenaikan BBM Non Subsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp 16.250 per liter dari Rp 12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 naik menjadi Rp 17.000 per liter dari Rp 12.900 per liter.

“Kenaikan pertamax yang cukup signifikan ini memang sangat dirasakan masyarakat ekonomi menengah. Pemerintah melalui Pertamina sudah menjelaskan bahwa kenaikan tersebut tidak bisa dihindari karena faktor global dan kenaikan harga minyak dunia,” jelas Iwan.

Ia berharap publik tidak terprovokasi oleh ajakan dan isu negatif. “Ujungnya merugikan kita semua,” tutupnya. (Ainur)