JAKARTA (BOS)–Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Drs M Rum membantah adanya pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang mengatakan akan mengambil Selanjutnya
Penulis: Redaksi
SAMBANGI KEJAGUNG, KPK SERAHKAN BERKAS BUPATI NGANJUK KE PIDSUS
JAKARTA (BOS)–Pasca dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurahman terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh hakim Selanjutnya
PASCA SURAT PERMINTAAN PENUNDAAN SETNOV KE KPK, MAKI LAPORKAN FADLI ZON KE MKD DPR RI
(BOS)–Pasca dikirimnya surat permintaan ditundanya pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wakil ketua Selanjutnya
LANTIK 316 JAKSA, JAKSA AGUNG: PENEGAK HUKUM HARUS MEMPUNYAI PRINSIP KEADILAN
JAKARTA (BOS)–Jaksa Agung, HM Prasetyo mengharapkan seluruh Jaksa di Indonesia siap menjadi seorang penegak hukum yang selalu mempunyai prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian, Selanjutnya
MAKI DESAK KPK JEMPUT PAKSA SETNOV PADA PANGGILAN KEDUA
JAKARTA (BOS)–Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan jemput paksa alias menahan Selanjutnya
MENGAKU SAKIT, KPK GAGAL PERIKSA SETNOV SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI E-KTP
JAKARTA (BOS)–Rencana Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP gagal terlaksana. Selanjutnya
KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN PERDANA SETNOV SEBAGAI TERSANGKA KASUS KORUPSI E-KTP
JAKARTA (BOS)–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik Selanjutnya
KEJATI DKI JEBLOSKAN TERSANGKA KORUPSI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA KE RUTAN SALEMBA
JAKARTA (BOS)–Direktur PT Global Convex, AD, tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur, AD harus meratapi Selanjutnya
DAHLAN ISKAN DIVONIS BEBAS, KEJAGUNG PELAJARI PUTUSAN HAKIM
JAKARTA (BOS)–Pasca divonis bebasnya mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya terkait kasus dugaan korupsi pelepasan Selanjutnya
KPK KEMBALI OTT OKNUM HAKIM DAN PANITERA PN BENGKULU
JAKARTA (BOS)–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan tujuh orang penegak hukum, hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dalam operasi Selanjutnya
JADI TERSANGKA PENERIMA SUAP, SITI MASITHA MENGAKU MENJADI KORBAN
JAKARTA (BOS)–Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan dan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkot Tegal, seperti proyek jalan, terminal, dan rumah Selanjutnya
WALIKOTA TEGAL KENA OTT KPK
JAKARTA (BOS)–Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo membenarkan, walikota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno (SM) ditangkap penyidik KPK pada Selasa Selanjutnya
JAKSA AGUNG TANDATANGANI KERJASAMA DIBIDANG HUKUM DENGAN SINGAPURA
BALI (BOS) –Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dibidang hukum membuktikan bahwa kedua negara tersebut memiliki Ikatan persahabatan yang kuat dan erat. Selanjutnya
RAKERNIS PIDSUS 2017 SEPAKAT TUNTASKAN TUNGGAKAN PERKARA
JAKARTA (BOS)–Pasca Rapat Kerja Tehknis pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), selama dua hari, Kejaksaan Tinggi (Kejati) se-Indonesia bertekad menyelesaikan tunggakan perkara– Selanjutnya
SUDIN BINA MARGA APRESIASI TP4D KEJARI JAKTIM
JAKARTA (BOS)–Suku Dinas Bina Marga Adminstrasi Jakarta Timur menilai keberadaan Tim Pengawal, dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Jakarta Selanjutnya
LANGKAH CEPAT TP4D KEJARI JAKTIM PANTAU PROYEK PENINGKATAN JALAN PULOGEBANG
JAKARTA (BOS)–Pasca sosialisasi tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), di Pemerintah Kota Walikota Madya Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Selanjutnya
SOSIALISASI TP4D, KEJATI JABAR KAWAL PROGRAM JOKOWI TERKAIT DANA DESA
JAKARTA (BOS)–Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi memastikan pihaknya siap mengawal program Pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait kucuran anggaran Dana Selanjutnya
JAMINTEL : BERANI SELEWENGKAN DANA DESA KAMI TINDAK!!
JAKARTA (BOS)–Jaksa Agung Muda Intelejen, DR M Adi Toegarisman menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak tegas oknum Kepala Desa yang berani menyelewenan Dana Selanjutnya
WALIKOTA JAKTIM: KEBERADAAN TP4D KEJARI JAKTIM SANGAT BERMANFAAT BAGI KAMI
JAKARTA (BOS)–Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menilai keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman dan Pembangunan Daerah (TP4D) dirasakan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) dan Selanjutnya
SOSIALISASI TP4D DIPEMKOT JAKTIM, KAJARI JAKTIM : BERANI ‘MAKAN’ ANGGARAN KAMI TINDAK!
JAKARTA (BOS)–Dihadapan 64 Kepala Kelurahan Pemerintah kota (Pemkot) Jakarta Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Teuku Ramadhan menegaskan pihaknya tidak segan-segan mengambil Selanjutnya
JAKSA AGUNG: PROGRAM DD MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
JAKARTA (BOS)–Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan program Dana Desa (DD) yang digaung-gaungkan Presiden Joko Widodo sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Selanjutnya
KEJAGUNG TERIMA SPDP KASUS PENIPUAN BOS PT FIRST TRAVEL
JAKARTA (BOS)–Kejaksaan Agung secara resmi telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan tindak pidana penipuan atau pengelapan dan Tindak Pidana Selanjutnya
T. RAHMAN KAJARI JAKTIM: PENGEMBANG DI JAKTIM WAJIB MENYERAHKAN FASOS DAN FASUM KE PEMKOT
JAKARTA (BOS)–Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, menegaskan pembangunan lahan fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) merupakan hal yang wajib dipenuhi para Selanjutnya
KEJAGUNG TUNGGU BERKAS HARY TANOE DIKEMBALIKAN
JAKARTA (BOS)–Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih menunggu berkas perkara atas nama pengusaha Hary Tanoe terkait kasus dugaan ancaman melalui SMS terhadap Selanjutnya
EKSEKUSI MATI JILID IV BISA TERHAMBAT PASCA PUTUSAN MK
JAKARTA (BOS)–Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan seorang terpidana mati bisa mengajukan grasi lebih dari satu kali, dinilai bisa menghambat proses eksekusi Selanjutnya
- Sebelumnya
- 1
- …
- 93
- 94
- 95
- …
- 105
- Berikutnya