BeritaObserver.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah revolusioner memberantas korupsi. Salah satu yang disorot tajam yakni pembenahan menyeluruh di tubuh Polri dan Kejaksaan.
Pandangan itu disampaikan Fathorrahman, merespons praktik korupsi yang menurutnya sudah melampaui batas kesabaran rakyat.
“Korupsi sudah berada di luar ambang batas kesabaran rakyat yang semakin susah memenuhi kebutuhan hidupnya, saya yakin Presiden tahu betul hal itu,” ujar pria yang akrab disapa Mr.Ong ini.
Fathorrahman mengingatkan legacy Prabowo untuk memperbaiki nasib bangsa. Ia menilai Presiden perlu aksi keras dan dramatis, tapi tetap beretika. “Prabowo harus mampu memberi efek kejut yang menakutkan para koruptor,” tegasnya.
Benahi Polisi dan Jaksa, Titik Awal Pembersihan
Fathorrahman menilai keseriusan Prabowo harus tampak dari reformasi penegakan hukum. Ia mendesak Presiden segera mengeksekusi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Komisi itu, kata dia, sudah bekerja menata Polri agar menjadi alat negara yang steril dari intervensi bisnis dan politik. “Jika Presiden tidak sungguh-sungguh melaksanakan, maka ada potensi dia sedang memancing amarah rakyat yang tak mungkin bisa dibendung,” ucap Fathorrahman yang tercatat sebagai Anggota Pokja KPRP.
Menurutnya, pembersihan instalasi negara harus dimulai dari institusi penegak hukum. Polri dan Kejaksaan yang bersih jadi kunci agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.
Pendidikan Gratis Jadi Legacy Baru
Selain sikat korupsi, IDR juga mengusulkan program pendidikan gratis SD hingga perguruan tinggi. Fathorrahman menyebut program itu sepopulis Makan Bergizi Gratis, tapi efek jangka panjangnya lebih strategis.
“MBG mengenyangkan, sedang pendidikan itu mencerdaskan,” jelasnya. Dosen di kampus dengan 105 ribu mahasiswa ini menilai lewat pendidikan gratis Prabowo berpeluang dicatat sejarah sebagai Bapak Pendidikan Nasional baru setelah Ki Hajar Dewantoro.
Ia juga meminta jalur mandiri PTN yang membuat UKT mahal segera dikaji ulang. Tujuannya agar rakyat tidak terhenti kuliah hanya karena biaya. (ainur)
