BeritaObserver.Com, Jakarta–Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI berpangkat kolonel aktif berinisial BU terkait pengadaan sepeda motor listrik proyek Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pemeriksaan BU harus dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) lantaran yang bersangkutan merupakan anggota TNI aktif.
“Tim Penyidik JAM Pidsus telah melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada JAM PIDMIL terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 hingga 2026, karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya keterlibatan seorang prajurit TNI aktif,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (3/7).
Namun Anang menegaskan, hingga saat ini, BU masih berstatus saksi.
Terkait keterlibatan BU dalam kasus ini, Anang menjelaskan, BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sepeda motor listrik, diduga bersama Wakil Kepala BGN berinisial LP dan Komisaris sekaligus Pengendali PT YAT berinisial AM melakukan pengadaan sepeda motor listrik dengan nilai anggaran mencapai Rp1,035 triliun.
Pengadaan sepeda motor listrik itu, diduga dilakukan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan kontrak serta terdapat dugaan mark up harga.
“Selain itu, ditemukan adanya manipulasi berita acara serah terima barang. Dari total pengadaan sebanyak 21.081 unit kendaraan, realisasi baru mencapai 3.229 unit, namun pembayaran kepada penyedia telah dilakukan sebesar 100 persen sehingga diduga menimbulkan kerugian negara,” kata Anang.
Lantaran BU masih anggota TNI aktif, Pidsus langsung melimpahkan penanganan perkara kepada Jampidmil sebagaimana mekanisme penyidikan koneksitas (REN)
