JAKARTA (BOS)–Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI kembali menjadi percontohan bagi intitusi pemerintah, khususnya penegak hukum di Indonesia dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang berbasis Informasi Tekhnologi digital sebagai salah satu syarat meraih zona integritas Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Jika sebelumnya Pusdiklat Teknis dan Peradilan Mahkamah Agung yang ‘meniru’ keberhasilan Badiklat Kejaksaan RI, kali ini
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia, yang ‘meniru’ alias belajar ke Badiklat Kejaksaan RI yang dipimpin Setia Untung Arimuladi.
Plt Kepala BPSDM Hukum dan HAM Min Usihen menegaskan kedatangannya bersama rombongan ke Badiklat Kejaksaan RI, dalam rangka studi tiru terkait keberhasilan Badiklat Kejaksaan RI, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
“Banyak hal yang saya peroleh dari apa yang sudah dilakukan oleh Kaban Diklat. Jauh, sangat jauh, sudah maju yang akan kami pelajari, kami juga disini untuk studi tiru juga untuk berproses dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM,”kata Min Usihen saat memimpin delegasinya saat berkunjung di Badiklat Kejaksaan RI, yang terletak di jl Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/02).
Menurutnya, Badiklat Kejaksaan RI saat ini telah meraih zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM sebagaimana program yang dicanangkan kementerian Menpan RB telah memiliki sarana dan prasarana berbasis IT yang lengkap. Hal tersebut, sambungnya bisa menjadi acuan bagi intitusi pemerintah lainnya guna meraih predikat zona integritas WBK dan WBBM.
“Baik dari sarana dan prasarana Informasi Tekhnologinya mulai dari Regristrasi, jadi Badiklat Kejaksaan ini merupakan tempat yang cocok dan tempat yang terbaik untuk menjadi sebagai acuan atau gerakan pembanguna Zona Integritas khususnya untuk institusi yang bergerak di pembangunan SDM. Inilah alasan kedatangan kami ke sini. terkait Aplikasi yang sudah di kembangkan di Badiklat Kejaksaan RI ini untuk menjadi pembelajaran bagi kami, juga untuk pengembangan informasi teknologi SDM,”tandas Min.
Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi mengatakan, kunjungan kerja dari BPSDM Hukum dan HAM ke Badiklat dalam rangka studi tiru (belajar) WBK/WBBM.
“Badiklat Kejaksaan RI mendapat kehormatan kunjungan kerja dari BPSDM Hukum dan HAM,kaitannya ingin mengetahui membangun unit kerja mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani itu seperti apa,”kata Kaban Diklat yang akrab dipanggil Untung.
Menurutnya, dalam kunker tersebut, selain melakukan peninjauan dibeberapa lokasi yang ada di badiklat Kejaksaan RI, pihaknya juga melakukan diskusi yang berkaitan dengan WBK/WBBM.
“Kita diskusi, kita keliling untuk melihat lihat sarana dan prasarana yang ada di sini (Badiklat-red) yang mendukung tugas pokok fungsi Diklat dalam melahirkan sumber daya manusia unggul,”pungkasnya.
Kedatangan rombongan BPSDM Hukum dan HAM disambut Kaban Diklat Setia untung Arimuladi dengan di dampingi Sekretaris Badiklat Abdoel Kadiroen, Kapusdiklat, kabid, Kabag TU dan sejumlah pejabat eslon IV (REN)
