Hindari Tudingan Memihak, Bupati Semarang : Data Regsosek Harus Valid

oleh -862 views

BeritaObserver.Com, Semarang— Hindari Kesalahan data, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha memerintahkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati data hasil kegiatan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Dengan data yang berkualitas dan valid, Wilayahnya terhindar dari tudingan adanya kepentingan sepihak.

“Data hasil Regsosek di tingkat desa atau kelurahan harus benar-benar apa adanya sesuai kondisi senyatanya. Jangan ada faktor X yang mempengaruhi (validitas) data,”kata Bupati Semarang H Ngesti Nugraha saat membuka sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Regsosek dan sensus pertanian 2023 di Abimantrana Ballroom, The Wujil, Bergas, Selasa (11/4/2023).

Menurut Bupati, selama ini ada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi acuan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Jika hal tersebut disusun secara akurat valid dan realistis, tentunya dapat dimanfaatkan sesuai kondisi sebenarnya.

“Sehingga berbagai program perlindungan sosial dapat tepat sasaran,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Sri Wiyadi menjelaskan Regsosek merupakan upaya pembaruan basis data perlindungan sosial. Pendataan awal Regsosek sebagai langkah awal reformasi perlindungan sosial masyarakat telah dilakukan pada triwulan terakhir pada tahun 2022 lalu.

“Forum Konsultasi Publik hasil pendataan awal akan dilakukan di tingkat desa/ kelurahan, tujuannya untuk mendapatkan semacam kesepakatan guna menghilangkan eror data yang tidak sesuai dengan kenyataan,”terangnya.

Pelaksana FKP di tingkat desa atau kelurahan itu akan melibatkan ketua RT atau pemangku kepentingan wilayah lainnya. Mereka dilibatkan karena mengetahui kondisi riil masyarakat setempat.

“Setiap FKP akan didampingi perwakilan dari BPS. Diharapkan pada semester ke dua tahun ini, data final hasil Regsosek sudah bisa dimanfaatkan,”tegasnya.

Menyinggung tentang Sensus Pertanian (ST 2023) , Sri Wiyadi mengatakan akan dilaksanakan Juni-Juli 2023. Pihaknya menerjunkan sedikitnya 880 petugas lapangan. Beberapa informasi survei ditambahkan sesuai standar internasional. ST 2023 juga akan memotret petani milenial dan urban, katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri SKPD, Camat, Koordinator Fungsional BPP dan Pimpinan Perusahaan Pertanian se-Kabupaten Semarang. (Why)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *