BeritaObserver.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai kontroversi.
Bahkan, media asing Channel News Asia ikut menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM atau Kang Dedi Mulyadi itu.
Channel News Asia, Selasa, 6 Mei 2025 melaporkan, Dedi Mulyadi tetap ingin mensyaratkan program Keluarga Berencana atau KB bagi para penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jabar.
Dikatakan, Dedi Mulyadi tak ingin program KB hanya berlaku untuk para istri.
Menurut Dedi Mulyadi, kaum pria juga harus mengikuti program KB.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Pemprov Jabar siap mengalokasikan anggaran untuk membeli kondom bagi pria untuk menekan angka kelahiran.
“Saya harapkan yang KB itu suaminya. Jangan sampai selalu KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Itu bisa pakai pengaman, kan itu juga bisa,” kata Dedi Mulyadi.
Awalnya, Dedi mengajukan KB vasektomi kepada suami sebagai syarat keluarga miskin bisa menerima bansos.
Syarat itu menuai pro dan kontra.
Belakangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyebut KB vasektomi haram karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
Dedi Mulyadi menyoroti angka kelahiran yang tinggi di Jawa Barat.
“Berdasarkan temuan yang saya alami saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah, di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari tiga. Ada yang empat, ada yang lima, ada yang sebelas,” tuturnya.
Gubernur berusia 54 tahun itu mengaku kerap menerima kasus pasangan suami istri tidak bisa membayar biaya persalinan setelah anak pertama
“Saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis, karena istrinya di rumah sakit enggak bisa pulang. Tidak bisa bayar sesar anak yang keempat. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta,” katanya.
“Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya. Dan itu tanggung jawab suami,” sambungnya.***
