BeritaObserver.Com, Jakarta—Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan Partai Golkar yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Deddy meminta Golkar fokus mengurus pemadaman listrik daripada mengurusi posisi PDIP.
“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” kata Deddy dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Deddy menegaskan, PDIP bukan partai yang selalu ingin berkuasa. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,”ujarnya.
Ia menyatakan PDIP menghormati partai yang berada di pemerintahan. Karena itu, ia meminta Golkar menunjukkan sikap serupa kepada partai di luar pemerintahan.
“Saya memahami betul berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan karena memiliki akses kekuasaan. Namun justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” kata anggota Komisi II DPR itu.
Terkait pertanyaan Golkar soal apa yang diseimbangkan, Deddy menyebut jawabannya adalah fungsi checks and balances DPR terhadap eksekutif. Menurutnya, sulit membayangkan fraksi partai yang duduk di kabinet berani mengkritik pemerintah.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan. Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ucapnya.
Deddy mendefinisikan penyeimbang sebagai kebebasan mendukung kebijakan yang baik sekaligus berani menyampaikan kritik dan pandangan berbeda. Jika semua partai masuk pemerintahan, ia menilai fungsi checks and balances akan berpindah ke jalanan.
“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?”katanya.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari anggota DPR lain yang sulit berbicara leluasa karena posisinya di pemerintahan.
“Saya pribadi sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,”ujar Deddy.
Deddy heran ada partai yang tidak ikhlas jika PDIP di luar pemerintahan. Ia menyebut negara yang seluruh parpolnya berada di pemerintahan hanya ada di negara otoriter.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat,” tutupnya. (Ainur)
