Dukung Penerapan RJ, Petrus Selestinus Ingatkan Hambatan Dari Oknum Jaksa Nakal

oleh -64 views
Petrus Selestinus/foto:Faktualid.com

Beritaobserver.Com–Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, mendukung Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin terkait kebijkan Restotarif Justice (RJ) dan tuntutan mati tehadap para pelaku korupsi di Indonesia. Meski mendukung penerapan RJ, Petrus Selestinus mengingatkan hambatan akan datang dari pihak internal alias oknum jaksa nakal.

“Dipundak Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin memegang tugas berat dalam mengunakan kewenangan untuk melaksanakan tugasya sebagai penegak hukum. Kami mendukung kebijakan Restotarif Justice dan tuntutan hukuman mati,”kata pengacara senior, Petrus Selestinus dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan Forwaka dengan tema “Mengangkat Marwah Kejaksaan, Membangun Adhyaksa Modern” yang digelar di Kejagung, Jakarta, Rabu (15/12)

Menurut Petrus Selestinus, apa yang dilakukan Kejaksaan terkait RJ, sesuai dengan perintah konstitusi tentang tanggungjawab sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, sambungnya, sebaiknya Kejaksaan bisa menjadi inisiator bagi penegak hukum lainnya terkait penerapan RJ.

“Kejaksaan harus bisa menjadi inisator dalam penerapaan RJ karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat dan juga negara. Apalagi kebijakan ini bisa meminimalisir banyaknya kasus yang saat ini sedang ditangani di Mahkamah Agung,”ujarnya.

Pengacara yang dikenal dekat dengan wartawan mengapresiasi penerapan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi, (Heru Hidayat) bisa membuat efek jera.

“Dalam kasus Asabri, Kejaksaan telah menerapkan tuntutan mati terhadap Heru Hidayat. KPK justru lari dari komitmennya. Kasus suap kelautaan dan kasus di Kemensos yang terjadi ditengah pandemi,”bebernya

Petrus menyindir KPK justru tidak bisa menyangkakan pasal 2 ayat 2, justru hanya memasukan sangkaan pasal suap saja, “tegasnya.

Adapun isi Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”, para pelaku korupsi bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Sekedar mengingatkan, eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Ditingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Edhy divonis 9 tahun penjara.

Sementara Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juliari dinilai terbukti melanggar Pasal 12 b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tidak lama kemudian, KPK melalui Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) merupakan hasil dari analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini dari masyarakat.

“Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud, bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak mana pun,” kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (29/7)

Balik ketopik awal, Petrus Selestinus mengingatkan Jaksa Agung, kebijakan penerapan RJ tentunya akan menghadapi kendala dari internal sendiri.

“Adanya oknum jaksa nakal yang tentunya akan menghambat dari dalam. Meski demikian, kami mendukung langkap-langkah yang diambil Jaksa Agung terkait RJ dan tuntatan hukum mati,”pungkasnya

Sebelumnya Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Bukan hanya itu saja, Mantan Jamdatun kembali mengeluarkan kebijkan penerapan tutntutan mati terhadap para pelaku korupsi yang menilep uang negara.

Belum lama ini, kebijakan tuntutan mati diterapkan kepada terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat. (REN)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *