Sempat Terhenti, Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat Kembali Dilanjuti

0
82

JAKARTA (BOS)–Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menindaklanjuti penanganan perkara dugaan korupsi Bantuan Dana Pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Tahun Anggaran 2017.

Sebelumnya diera Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) DR Adi Toegarisman, pernah menjadi perhatian awak media massa lantaran sejumlah pejabat kemepora pernah diperiksa sebagai saksi. Namun entah alasan apa, penanganan perkara sempat berhenti.

Kini diera Ali Mukarthono selaku pimpinan tertinggi dijajaran Pidana khusus, perkara tersebut kembali dilanjuti, Kali ini dua orang saksi, yakni Pelatih Olahraga Panjat Tebing berinisal RS dan Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat, EP diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dana Hibah KONI Pusat

“Pelatih Olahraga Panjat Tebing, RS dan EP selaku Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resminya yang diterima Kamis (10/06).

Beredar kabar, EP yang diduga Eny Purnawati pernah diperiksa tim penyidik sebagai saksi namun hingga saat ini, statusnya pun berubah.. Terkait Pemeriksaan kedua saksi, Kapuspenkum Kejagung yang akrab dipanggil Leo mengungkapkan keduanya diperiksa terkait penyalahgunaan dana KONI Pusat.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana, dan menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi kepada KONI Pusat,”pungkasnya

Selain kedua saksi, sebelumnya tim penyidik pernah memeriksa empat orang staf Kemenpora sebagai saksi. Mereka antara lain Bendahara Pengeluaran Kemenpora Fauzan Rahim Isa, staf Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora M Dwi Prasetyo, staf Pengelolaan Keuangan Kemenpora Tetty Maryati dan Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat Eny Purnawati

Seperti diketahui kasus ini berawal saat KONI Pusat telah menyampaikan atau mengirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk dapat menerima atau memperoleh bantuan sebesar Rp25 miliar. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2017, Menpora memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut.

Namun mengingat dalam rencana kegiatan dan anggaran kementerian atau lembaga (RKA K/L) Kemenpora tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespon proposal KONI tersebut, Kemenpora kemudian melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang peningkatan prestasi olahraga. pemerintah pada Desember 2017 melalui Kemenpora memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat tahun anggaran 2017 senilai Rp25 miliar.

Dana tersebut dicairkan ke rekening KONI. Uang tersebut untuk pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga nasional menuju 18th Asian Games 2018.

Tetapi dalam penggunaannya diduga terjadi penyimpangan oleh oknum dari Kemenpora dan KONI Pusat. Perbuatan diduga melawan hukum itu dilakukan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang sehingga merugikan keuangan negara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here