Jaksa Agung Prof ST Burhanuddin Dinobatkan Sebagai Pemimpin Perubahan Institusi Kejaksaan

oleh -117 views

Beritaobserver.Com–Jaksa Agung RI, Prof Sanitiar Burhanuddin Dinobatkan  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pemimpin perubahan di institusi Kejaksaan atas keberhasilannya membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat Perubahan.

Hal tersebut terungkap dalam acara penyerahan apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Senin (20/12)

Selain menerima penghargaan sebagai pemimpin perubahan, Burhanuddin yang diwakili  Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi juga mendapatkan kabar mengembirakan. Pasalnya sebanyak 22 Unit kerja meriah WBK dan WBBM.

Berikut sebanyak 18 unit kerja dari institusi Kejaksaan yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kejari Batu, Kejari kota Kediri, Kejari Balangan, Kejari Ngada, Kejari Nunukan, Kejari kota madiun, Kejari Timur Tengah Utara, Kejari Tanah Toraja, Kejari Maringin, Kejari Jembrana, Kejari Kotabaru, Kejari Pati, Kejari kota Kupang, Kejati Riau, Kejari Lampung Tengah dan Kejari Binjai.

Sementara yang berhasil meraih zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejati Bali, Kejari Maros dan Kejati Jambi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menegaskan penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas

Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Tidak berhenti sampai disitu, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan (REN)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *