BeritaObserver.Com, Jakarta—Lawan konten-konten negative alias Hoax di Media Sosial (Medsos) yang saat ini kerap hadir di media maya, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini punya trik untuk mengatasinya dengan menerapkan disiplin verifikasi dan prinsip jurnalistik yang ketat. Hal tersebut harus dilakukan lantaran maraknya berita hoaks di ruang digital, yang kini menjadi ruang publik utama bagi lebih dari 229 juta pengguna internet di Indonesia.
Menurut Amelia saat ini berdasarkam data dari Komdigi, angka kasus hoaks yang beredar di Medoso teratat sebesar 2.330 kasus tercatat pada 2023 (lebih dari separuh bermuatan politik), dan hampir 219 kasus pada semester I 2024, hampir menyamai total tahun sebelumnya.
Untuk melawan konten-konten yang isinya tidak berdasarkan fakta, Amelia berpendapat wartawan sebelum menyajikan informasi tersebut di medianya harus terlebih dahulu memastikan kebenaran didukung metode, SOP, dan etika yang tepat.
“Alangkah bijaknya semua Jurnalis menerapkan 5 W+1H sebagai “rem keselamatan” dan prinsip cover both sides. Jangan publikasikan sebelum diklarifikasi, klarifikasi sebagai perlindungan bukan pembenaran kesalahan, dan hindari sensasi dengan menerapkan “3S”: fakta jelas, sumber jelas, dan framing adil,”ucapnya Amelia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Waspada Berita Hoax di Media Sosial: Cerdas Menjalin Informasi” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/2)
Hal tersebut tersirat Pers yang bertanggung jawab yang berlandaskan adalah kebebasan pers yang dijalankan dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menjunjung tinggi norma agama/kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah.
Sebagaimana UU No. 40 Tahun 1999, pers wajib menyajikan informasi akurat, berimbang, dan melayani hak jawab/koreksi untuk mendidik publik dan menegakkan demokrasi.
Apalagi sambungnya, tantangan baru berupa manipulasi visual dan AI yang memudahkan pembuatan konten palsu. Di era algoritma, klarifikasi sering menyebar lebih lambat dibanding hoaks. Maka verifikasi harus jadi prioritas nomor satu,”ujar Amelia
Karena itu, lanjutya, kunci mengatasi hoaks, menurut Amelia, adalah kolaborasi antara jurnalis, pemeriksa fakta, platform digital, pemerintah, dan masyarakat. Ia memuji Biro Pemberitaan DPR RI sebagai contoh bahwa kecepatan bisa beriringan dengan akurasi, ketegasan dengan keadilan, dan kritik dengan fakta.
“Di era digital, kita tidak hanya melawan hoaks, tapi kita juga sedang menjaga martabat ruang publik. Dan sebagai penjaga terdepan itulah kawan-kawan jurnalis, dengan kedisiplinan dan berita yang benar serta bertanggung jawab,”pungkasnya (REN)
