BeritaObserver.Com, Jakarta–Satu per satu jenderal yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai diadili secara etik.
Giliran terbaru jatuh kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS). Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuknya pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.
Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2.
“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko,” di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang ini, Eko Hadi diperiksa atas tiga dugaan pelanggaran berat: penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan bersekongkol melakukan akses ilegal.
Dugaan itu terkait pemanfaatan fasilitas akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Praktik itu diduga dilakukan Eko Hadi saat dirinya menjabat Kepala Bagian Monitoring, maupun ketika ia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di jabatan yang sama.
Atas rangkaian dugaan itu, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pasal itu membuka peluang sanksi terberat: pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.
Sidang KKEP ini majelisnya diisi lima perwira tinggi. Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Komjen Pol Hendro Pandowo. Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Tiga anggota lainnya adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Effendi.
Sidang Eko Hadi ini merupakan sidang etik kedua dalam pusaran kasus penyadapan ilegal tersebut.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Divpropam Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta. Hasilnya, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Kini publik menunggu: apakah Eko Hadi akan bernasib sama dengan Ahrie Sonta?
Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Selain diduga menyasar Presiden Prabowo, kasus ini juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
Proses sidang etik ini berjalan paralel dengan penyidikan pidana di Bareskrim, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Sidang etik menilai apakah perbuatan anggota melanggar sumpah jabatan, etika kepolisian, dan prosedur internal. (Ainur)




