BeritaObserver.Com, Jakarta – Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak membuat pemerintahan berhenti. Itu penegasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wapres, Kamis (12/11/2026).
Yusril memastikan tidak akan ada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Wapres. Tidak ada pula pengalihan kekuasaan ke triumvirat.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Alasannya konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata Yusril, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden, bukan memegang kekuasaan pemerintahan secara mandiri.
“Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujarnya.
Karena itu, ketika jabatan Wapres kosong, tidak ada kewenangan yang berpindah ke pihak lain. Presiden tetap memegang kendali penuh atas pemerintahan dan kabinet.
Yusril juga menepis kekhawatiran soal rencana lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri pada 14-16 November 2026, di tengah kursi Wapres yang masih kosong.
Menurut Yusril, lawatan itu tidak menjadi masalah. Presiden tetap bisa menjalankan pemerintahan dari mana pun, termasuk dari luar negeri.
“Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri,” kata Yusril.
“Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, tidak masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” ujarnya.
Yusril juga menegaskan, kekosongan Wapres tidak otomatis mengaktifkan skema triumvirat — yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Skema itu, kata Yusril, hanya berlaku dalam keadaan tertentu ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajiban. Bukan semata-mata karena jabatan Wapres kosong.
“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” kata Yusril.
Yusril menambahkan, selama kekosongan ini, Presiden tetap dibantu para menteri dan menteri koordinator sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Kementerian dan lembaga tetap bekerja di bawah arahan Presiden.
Sementara itu, soal pengisian kursi Wapres, Yusril menyebut mekanismenya sudah berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
MPR akan lebih dulu menggelar rapat dalam 3 hari ke depan untuk menyatakan secara resmi kevakuman kursi Wapres dan menyurati Presiden.
Setelah menerima surat pemberitahuan MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan 2 nama calon Wapres kepada MPR. Presiden juga akan membahas kandidat itu bersama partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang diajukan.
MPR sendiri memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan pemilihan pengganti Gibran.
Pemerintah dan MPR menargetkan seluruh proses ini bisa tuntas sebelum akhir Desember 2026.
“Diharapkan semua proses ini bisa selesai sebelum akhir bulan Desember tahun 2026,” kata Yusril. (Ainur)
