BeritaObserver.Com, Hambalang – 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menyatakan dukungan kepada pemerintah dan penegakan hukum, setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin Polri, khususnya mengenai internal institusi Polri.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet yang disampaikan Senin (9/11/2026), Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri.
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, menegaskan komitmen penuh PP Polri untuk mendukung pemerintah.
“PP Polri menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat, dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” ujar Bambang Hendarso, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dukungan itu mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan rakyat, serta pengawalan penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan di Hambalang adalah Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi (1998-2000), Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo (2000), Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro (2000-2001), Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar (2001-2005), Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto (2005-2008), Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri (2008-2010), Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo (2010-2013), Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman (2013-2015), Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti (2015-2016), Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian (2016-2019)
Turut hadir Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebelumnya, para purnawirawan Polri juga telah merilis pesan moral tertulis bertanggal 5 November 2026, yang ditandatangani Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri, didukung sejumlah mantan Kapolri, Wakapolri, dan perwira tinggi purnawirawan.
Dalam pesan moral itu, para purnawirawan menyampaikan 7 poin utama, antara lain:
Mendukung penindakan tegas pimpinan Polri terhadap anggotanya yang terlibat, dengan tetap menjunjung prinsip equality before the law, praduga tak bersalah, profesional, akuntabel, dan transparan.
Mendukung pimpinan Polri menjaga soliditas internal demi menjalankan tugas konstitusional mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI atas perhatian kepada institusi Polri, seiring meningkatnya kepercayaan publik hingga 80 persen, guna mendukung keberlanjutan program Asta Cita Pemerintah.
Pesan moral itu dikeluarkan merespons pengungkapan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang menyeret beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Pertemuan di Hambalang ini dibaca publik bukan sekadar silaturahmi biasa.
Di tengah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah tokoh, dan masyarakat sipil, kehadiran 10 mantan Kapolri yang menyatakan dukungan kepada pemerintah dibaca sebagai sinyal bahwa para sesepuh Polri berdiri di belakang Presiden dan penegakan hukum.
Sebagian publik juga mengaitkan kasus penyadapan ini dengan dugaan adanya anasir oligarki di baliknya. (Ainur)
