IPR: Isu Ganti Wapres Jangan Jadi Tirai Penutup Dugaan Makar LSP

oleh -174 views

BeritaObserver.Com, Jakarta–Isu pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi pengalih perhatian paling berbahaya saat ini. Bukan karena isu itu tidak penting, tapi karena di balik kegaduhan bursa calon pengganti, ada kasus yang jauh lebih serius dan mengancam negara: dugaan makar dan penyadapan ilegal yang menyeret nama LSP dan pihak-pihak lain.

Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Menurut Iwan, pergantian Wapres memang punya konsekuensi politik dan konstitusional yang besar. Tapi persoalan itu masih bisa diselesaikan lewat mekanisme ketatanegaraan. Berbeda dengan dugaan makar dan penyadapan ilegal — itu sudah menyangkut keamanan negara, keselamatan Presiden, dan stabilitas pemerintahan.

“Pergantian Wapres itu persoalan politik, bisa dibahas lewat konstitusi. Tapi dugaan makar dan penyadapan ilegal itu persoalan keamanan negara. Jangan sampai publik terlalu sibuk tebak-tebakan siapa pengganti Gibran, sementara kasus LSP justru kehilangan perhatian dan menguap begitu saja,” ujar Iwan, Minggu (15/11/2026).

Iwan menegaskan, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto benar terjadi dan dilakukan secara ilegal, kasus itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi biasa.

Ada dimensi yang jauh lebih besar: keamanan nasional, perlindungan kepala negara, hingga ancaman terhadap kewibawaan pemerintah.

“Ini bukan soal HP disadap. Ini soal kepala negara disadap. Siapa yang berani? Siapa yang memerintahkan? Untuk kepentingan siapa? Itu yang harus dibongkar,” tegasnya.

Karena itu, Iwan mendesak aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kedekatan politik.

Tidak boleh ada yang kebal hukum. Tapi juga tidak boleh ada yang dikorbankan tanpa pembuktian.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau ada dugaan makar, usut serius. Kalau ada penyadapan ilegal, bongkar pelakunya, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa,” katanya.

Iwan juga meminta penelusuran tidak berhenti di pelaku lapangan. Aparat harus berani menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, jaringan, aliran kepentingan, hingga motif politik di baliknya.

Namun, ia mengingatkan, semua kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi dan perang narasi.

Di sisi lain, Iwan meminta Presiden Prabowo tetap fokus pada agenda pemerintahan dan tidak membiarkan kegaduhan elite menguras energi negara.

“Presiden harus tetap fokus pada agenda besar pemerintahan. Jangan sampai energi pemerintah habis hanya untuk merespons kegaduhan politik elite. Soal Wapres silakan diproses sesuai konstitusi, tapi dugaan makar dan penyadapan ilegal harus dapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan negara,” ujarnya.

Menurut Iwan, demokrasi tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan melawan hukum. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Tapi tindakan ilegal yang mengancam keamanan negara harus diproses secara hukum.

Publik, kata dia, butuh kejelasan dan kepastian hukum, bukan sekadar spekulasi siapa yang akan duduk di kursi Wapres berikutnya.

“Jangan sampai kita sibuk membicarakan siapa pengganti Gibran, tapi lupa mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan ilegal dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus LSP. Jangan sampai isu pergantian Wapres menjadi tirai yang menutupi persoalan yang lebih besar,” pungkas Iwan. (Ainur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *