BeritaObserver.Com, Jakarta – Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Niat itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Keterangan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyebut niat mundur itu muncul sebagai respons atas dinamika politik terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Istana sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Prabowo tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Di saat yang sama, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Dokumen yang dimaksud adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
Meski niat mundur telah disampaikan, status Gibran hingga Selasa sore masih Wakil Presiden.
Ketua DPR RI Puan Maharani seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026), menegaskan hal tersebut.
“Mas Gibran masih wapres,” kata Puan.
Artinya, penyampaian niat kepada Presiden belum serta-merta mengubah status Gibran. Pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan tetap harus diproses melalui mekanisme resmi.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa.
Niat mundur itu muncul di tengah dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Dalam rapat paripurna DPR, anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, turut membawa poster bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’.
Istana belum mengumumkan ada keputusan resmi soal pengunduran diri Gibran. Keterangan Istana sejauh ini hanya menyebut adanya penyampaian niat Gibran dan permintaan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum. (Ainur)
