BeritaObserver.Com, Jakarta–Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengubah jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Semula, sidang dijadwalkan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Kini, sidang diundur satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,”kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, usai memimpin Rapat Gabungan Fraksi MPR dan Kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026)..
Perubahan jadwal ini dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi.
Dalam surat tersebut, Presiden meminta agar sidang paripurna diundur karena agenda kenegaraan yang sangat padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.
“Akan tetapi jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,”kata Muzani.
“Presiden memerlukan [waktu] untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” tambahnya.
Dengan pengunduran jadwal ini, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menentukan dua nama calon wapres. Artinya, Presiden harus mengirimkan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Selain mengubah jadwal, Rapat Gabungan MPR juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres.
Panitia ad hoc itu dipimpin Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, dan diisi 26 anggota. Panitia ini akan bekerja mendetailkan mekanisme Rapat Paripurna, termasuk tata cara voting.
Sementara itu, Tim Verifikasi diketuai Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman dari Fraksi Gerindra sebagai Koordinator Tim Verifikasi.
Muzani menyampaikan, ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo. Rinciannya nanti akan dijelaskan oleh panitia verifikasi.
Pengunduran jadwal sidang tersebut telah disetujui pimpinan fraksi partai politik di MPR RI serta kelompok DPD RI.
Muzani menegaskan, pelantikan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD 1945. (Ainur)




