BeritaObserver. Com, Jakarta- Gerak cepat penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. PT BSJ diduga terafiliasi dengan Arief Kurniawan Arief yang merupakan beneficial owner (BO) alias pemilik manfaat dari PT BSJ
“Berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta, Selasa (10/11)
Pnetapan PT BSJ sebagai tersangka, Samsung Anang dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Anang menegaskan, penyidik melakukan penggeledahan di 6 kantor yang diduga terafiliasi dengan AK yakni Kantor PT ANI di Kota Kendari, PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, PT AMI di Kota Kendari, PT AMI di Kabupaten Buton Tengah dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
“Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi,”beber Anang
Saat ini, kata Anang, Penyidik mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian.
Perlu diketahui, Tim Penyidik memperoleh keterangan dari 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Menurut Anang, Tim Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Menurut Anang, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan,”ucapnya.
Selain itu, PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
PT BSJ juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
“Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan,”tukasnya
PT BSJ disangkakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
Kesatu Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP. Atau Kedua Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Atau Ketiga Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP (REN)
