Kejagung Periksa Pejabat Kementerian ESDM Terkait Kasus Dugaan Korupsi Nikel

oleh -199 views
Kapuspenkum kejagung, Anang Supriatna

BeritaObserver.Com, Jakarta–Tim jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020 terus bergulir di Kejaksaan Agung.

“Saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dimintai keterangannya sebagai saksi berinisial AB,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung), Anang Supriatna dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (17/11)

Selain AB, Anang juga mengungkapkan, tim penyidik juga memeriksa pejabat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari berinisial ARL

“Keduanya diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,”tukasnya

Anang membeberkan, kronologis kasus yang sedang ditangani jajarannya berkaitan dengan aktivitas PT CNI di Sulawesi Tenggara.

Pada 2017-2019, PT CNI disebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi namun belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), meski sudah mengantongi rekomendasi ekspor.

Kejagung menduga ada pengaturan kadar nikel bersama penyelenggara negara. Kadar nikel diatur menjadi kurang dari 1,7% agar memenuhi syarat ekspor, yang seharusnya di atas 1,7%. Ekspor juga diduga menggunakan dokumen tidak sah sehingga merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI berinisial DS sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020 di Sulawesi Tenggara (Sultra).

DS adalah mengekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

Diduga menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan RKAB yang diterbitkan melalui proses yang diduga menyimpang dari ketentuan. Untuk melancarkan kegiatan tersebut, DS diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan.

Menurut hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 401 miliar.

Dalam proses penyidikan, Kejagung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI sebesar Rp 401 miliar. Penyidik juga mengamankan uang hasil penggeledahan sebesar USD 120.400 dan Rp 6,21 miliar, serta menerima pengembalian uang yang diduga terkait suap sebesar Rp 1,27 miliar.

Selain DS, sebelumnya Kejagung telah menetapkan total empat orang tersangka perorangan dan satu korporasi sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka itu adalah BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018; MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019; NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019; dan PT CNI sebagai tersangka korporasi. Tersangka kelima MTP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013-2017 juga telah ditangkap setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidikan.

DS ditahan selama 20 hari terhitung sejak 15 Oktober sampai dengan 3 November 2026 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka disangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal ke-1 primer pasal 603 juncto pasal 20 huruf a atau C KUHP, subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik telah mengantongi alat bukti keterlibatan DS dalam perkara tersebut (REN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *