Kasus Dugaan Gratifikasi Dirut BTN, Kejagung Periksa Dirut PT Intuisi Karya Pratama

0
10

JAKARTA (BOS)–Jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi terhadap mantan direktur utama PT.BTN, H Maryono terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property.

Kali ini, Jaksa pidsus memeriksa Direktur Utama PT Intuisi Karya Pratama (IKP), FER sebagai saksi untuk tersangka mantan direktur utama PT. Bank Tabungan Negara (PT BTN), H Maryono terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi.

“FER diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian gratifikasi terhadap mantan direktur utama PT.BTN, H Maryono,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di kantornya, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang silam

Kapuspenkum Kejagung mengungkapkan pemeriksaan terhadap FER ddilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti, terkait tindak pidana korupsi, dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada PT. Titanium Property pada BTN Jakarta Cabang Harmoni yang menyebabkan kredit kedua perusahaan dalam kondisi macet.

“Dimana pada akhirnya menyebabkan status kredit kedua perusahaan dalam kondisi macet dengan collectibility 5,”tukas pria yang akrab dipanggil Leo.

Seperti diketahui dalam kasus ini, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah, H Maryono, Yunan Anwar, direktur keuangan PT. Megapolitan Smart Service sekaligus menantu H. Maryono, Widi Kusuma Purwanto (WKP) dan komisaris PT. Titanium Property, Ichsan Hasan (IH)

Penyidik pidsus menjerat H Maryono dan WKP dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Komisaris PT. Titanium Property, IH dijerat pasal sangkaan yakni melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Saat ini, H Maryono dan Yunan Anwar sudah dijebloskan ke rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Sementara WKP dan IH, dijebloskan ke rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari kedepan.

Terkait kronologis kasus ini, Leonard Simanjuntak menjelaskan bahwa, kasus ini terjadi pada kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga H. Maryono sebagai Direktur Utama PT. BTN periode tahun 2012-2019, telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama WKP yang merupakan menantu dari H. Maryono.

Kemudian, lanjutnya, penerimaan hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi tersebut, diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property.

Sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Samarinda pada tanggal 09 September 2014, PT. Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada WKP dengan total transaksi PT. Pelangi Putera Mandiri (yang dikirim oleh Rahmat Sugandi – Karyawan PT. PPM) adalah sebesar Rp. 2.257.000.000,.

Kemudian, Yunan Anwar selaku Direktur PT. Pelangi Putera Mandiri yang sudah kenal dengan H. Maryono dan WKP diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT. Pelangi Putera Mandiri, yaitu :

Selanjutnya, pada tanggal 09 September 2014, PT. Pelangi Putera Mandiri mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp. 117.000.000.000,- dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT. Pelangi Putra Mandiri di Bank BPD Kalimantan Timur.

“Sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan 3 kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I pada tanggal 29 Juli 2016, Restrukturisasi II pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III pada tanggal 30 November 2018,”beber Leo.

Pada saat itu, lanjutnya, fasilitas kredit tersebut saat ini dalam kondisi macet (Kolektibilitas 5). Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp. 160.000.000.000,- berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartemen Titanium Square (3 Tower)

“Sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 November 2017,”ujar Leo.

Selanjutnya, terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT. Titanium Property yang dalam hal ini dilakukan oleh IH selaku Komisaris PT. Titanium Property yang ditujukan kepada WKP selaku Direktur Keuangan PT. Megapolitan Smart Service dengan total transaksi sebesar Rp. 870.000.000,-, dengan perincian.

Kemudian, sambung Leo, tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,- , Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp. 250.000.000,- ; Tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,-

“Keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan tersebut diatas diduga atas peran serta H. Maryono yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit, terhadap kedua debitur tersebut diatas, walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN.. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan didukung dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup, maka kedua orang yang awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan Tersangka,”pungkas Leo (TON)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here