HUT Ke 28, Jaksa Agung : Seluruh Anggota PJI Harus Menjaga Marwah Institusi Kejaksaan

0
51

JAKARTA (BOS)–Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin berharap agar Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) juga mampu menjadi motor penggerak untuk terus menggulirkan semangat sekaligus memunculkan keinginan, ide, gagasan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman yang sangat cepat khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan, sehingga marwah institusi Kejaksaan selalu terjaga dan prestasi Jaksa terus meningkat.

“Jaksa Agung RI sebagai Pelindung Organisasi ini menyampaikan harapan besar bagi segenap anggota Persatuan Jaksa Indonesia agar terus menjaga marwah institusi Kejaksaan dalam mengemban tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, teruslah berprestasi membuktikan diri sebagai Insan Adhyaksa yang baik, teruji, terpuji, dan mumpuni, yang mampu membuat Lembaga yang kita banggakan, Kejaksaan Republik Indonesia menjadi sebuah institusi Penegak Hukum yang berwibawa, dihargai, diperhitungkan, dihormati dan dicintai, guna meningkatkan kontribusi, andil dan peran dalam setiap upaya membangun negeri yang kita cintai,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/06).

Jaksa Agung menegaskan perkembangan organisasi profesi Jaksa tidak terlepas dari perkembangan kedudukan institusi Kejaksaan itu sendiri. Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dibentuk berada dalam lingkup Departemen Kehakiman, selang 15 tahun kemudian, tepatnya 22 Juli 1960 Kejaksaan menjadi departemen yang terpisah atau mandiri, begitu juga dengan perkembangan atau wadah organisasi profesi Jaksa pada saat itu yang bernama Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) yang menjadi cikal bakal lahirnya Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) kemudian berubah menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) pada tahun 1993.

Salah satu hal utama, sambungnya, yang dapat diambil sebagai pelajaran adalah untuk selalu menjaga dan meningkatkan soliditas atau persatuan diantara para Jaksa, dimana bahwa lembaga ini tidak hanya semata-mata wadah profesi para Jaksa, namun juga sarana dalam memperjuangkan idealisme kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat lihat dari dukungan Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia saat itu terhadap upaya-upaya untuk menggeser kedudukan Jaksa Agung R Soeprapto yang terkenal gigih membangun institusi Kejaksaan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas, kendatipun hanya bermodal HIR dan RIB.

“Sejarah mencatat setidaknya terdapat 3 kali momen Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) memberikan dukungan secara terbuka terhadap kebijakan Kejaksaan yang diambil, sekaligus dukungan untuk tetap mempertahankan kepemimpinan Jaksa Agung R Soperpto yaitu pada tahun 1954, 1957, dan 1958. Bagi PERSADJA, kedudukan Jaksa Agung adalah salah satu pokok negara, Jaksa Agung harus memiliki cukup kebebasan untuk mengadakan tuntutan pidana terhadap yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu,”ujarnya

Bukan hanya itu saja, lanjutnya untuk memberikan penerangan hukum yang lengkap bagi masyarakat dalam penanganan kasus Westerling dan Sultan Hamid II, PERSADJA memberikan sumbangsihnya dalam bentuk buku yang berisi risalah persidangan kedua peristiwa tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif kepada Jaksa di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai bentuk dukungan PERSADJA, sambung Jaksa Agung, dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan tersebut, kemudian disadari oleh para Hakim. Sebagaimana diketahui, pada waktu itu kedudukan Hakim dan Jaksa berada dalam lingkup Departemen Kehakiman. Para Hakim menyadari bahwa terdapat kehendak dari pihak tertentu yang menghendaki Hakim ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Mendasarkan kepada pengalaman PERSADJA, pada tahun 1951 terdapat inisiasi pembentukan wadah ikatan hakim di Surabaya, kemudian diikuti juga di Semarang untuk wilayah Jawa Tengah yang pada akhirnya ikatan-ikatan inilah menjadi cikal bakal lahirnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat ini.

“Dari sejarah tersebut, dapat dilihat bagaimana PERSADJA hadir dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus juga untuk menjaga nilai-nilai luhur. Semangat yang tertanam tersebut kiranya patut kita jaga, pelihara dan tidak boleh padam bahkan harus ditingkatkan untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian Jaksa dalam pelaksanaan tugas luhur nan mulia sebagai pengawal kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpegang teguh pada sumpah jabatan dan Tri Krama Adhyaksa,”pungkasnya (Frans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here