Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo, Giliran Vice Presiden P3 Yang Diperiksa

oleh -28 views
kapuspenkum Kejagung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak

Beritaobserver.Com–Penyidik Kejaksaan Agung terus memeriksa mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan (PPP) PT Perum Perindo sebagai saksi, WP sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) anggaran tahun 2016-2019.

“WP diperiksa sebagai saksi terkait mekanisme penunjukan, teknis kerja sama dan pembayaran transaksi dengan mitra perdagangan ikan,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (21/09).

Kapuspenkum Kejagung menambahkan aelain WP, penyidik juga memeriksa DAG selaku Direktur Operasional Perum Perindot tahun 2016-2017 sebagai saksi.

“Diperiksa diperiksa terkait mekanisme proses bisnis jual beli ikan dan budidaya udang,”ujarnya

Leo menjelaskan kasus posisi tindak pidana korupsi di Perum Perindo berawal pada tahun 2017 Perum Perindo menerbitkan MTN (Medium Tern Notes) atau hutang jangka menengah. MTN adalah salah satu cara mendapatkan dana dengan menjual Prospek. Dimana prospek yang dijual Perum Perindo dalam hal penangkapan ikan, selanjutnya Perum Perindo mendapatkan Dana MTN sebesar Rp 200 miliar yang cair dalam dua kali yakni pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp100 miliar dengan return 9% dibayar pertriwulan, jangka waktu 3 tahun yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2020, dan pencairan pada bulan Desember 2017 sebesar Rp100 miliar return 9,5% dibayar pertriwulan, jangka waktu 3 tahun yang jatuh tempo pada bulan Desember 2020.

Kemudian, MTN yang diterbitkan di tahun 2017 sebesar Rp 200 miliar oleh Perum Perindo digunakan sebagian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya pendapatan perusahaan yang di tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp 223 miliar meningkat menjadi kurang lebih Rp 603 miliar di tahun 2017 dan mencapai kurang lebih Rp1 triliun tahun 2018. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan perdagangan.

Pencapaian dilakukan dengan melibatkan semua unit usaha untuk melakukan perdagangan, sehingga menimbulkan permasalahan kontrol transaksi perdagangan menjadi lemah, dimana masih terjadi transaksi walau mitra terindikasi macet.

“Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu, perputaran modal kerjanya melambat dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet sebesar Rp181.196.173.783,”pungkasnya  (REN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *