BeritaObserver.Com, Semarang– Pemerintah Kabupaten Semarang (Pemkab) melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani kasus stunting atau gagal tumbuh di kalangan balita. Tahun ini, ada program pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi kepada 3.284 balita untuk mempercepat penurunan angka stunting. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp 1, 6 miliar berasal dari pergeseran anggaran dalam APBD 2022.
“Ini langkah percepatan agar angka stunting terus turun. Sudah ada penurunan yang signifikan pada tahun ini. Kita berupaya keras agar bisa Zero stunting,” kata Kepala Dinkes Dwi Saiful Noor Hidayat di sela-sela mendampingi Bupati Semarang H Ngesti Nugraha. Sekaligus Bupati menyerahkan bantuan PMT kepada perwakilan penerima, bertempat di aula Kantor Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Jumat (23/12) pagi.
Berdasarkan data penimbangan balita usia 0-59 bulan setiap bulan Agustus, kata Dwi, angka prevalensi stunting Kabupaten Semarang tahun ini tercatat 4,61 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,49 persen atau sebanyak 520 balita.
Penyerahan paket PMT dilakukan oleh Bupati H Ngesti Nugraha kepada perwakilan ibu yang mempunyai anak dibawah lima tahun (balita). Turut serta mendampingi kegiatan tersebut Ketua TP PKK Hj Peni Ngesti Nugraha, Kepala Balitbangda Muslih dan Camat Bandungan M Taufik.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemkab Semarang berkomitmen menurunkan angka stunting dengan dukungan pemerintahan desa dan instansi lainnya.
“Terima kasih kepada para kader kesehatan di desa yamg telah bekerja keras menangani stunting di wilayahnya masing-masing. Kerja sama semua pihak diharapkan dapat menekan angka stunting bahkan ke tingkat zero,” harapnya.
Kepala Desa Banyukuning, Setyo Utomo mengatakan pihaknya telah menganggarkan dana penanganan stunting dalam APBDes. Pada awal kondisi, ada 68 balita yang masuk kategori stunting. Berkat kerja sama kader kesehatan desa, Pemdes dan unsur masyarakat desa lainnya saat ini ada lima balita yang “lulus” stunting.
Ada dua dusun yang berstatus Zero stunting. Sedangkan balita penderita stunting tersebar di sepuluh dusun lainnya. “Kami menyediakan anggaran senilai Rp 60 juta untuk kegiatan di 13 pos pelayanan terpadu( posyandu). Setiap tahun terus diupayakan untuk menaikkan anggaran itu,” pungkasnya (Why)
