Isu yang Lebih Besar: Siapa Sadap Presiden
Iwan menegaskan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa.
Jika benar terjadi, itu adalah ancaman serius terhadap keamanan negara, kewibawaan presiden, dan kedaulatan pemerintahan.
Karena itu, aparat penegak hukum harus mengusutnya secara transparan, profesional, dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual maupun kepentingan politik di belakangnya.
“Jangan sampai perhatian publik sengaja digiring pada drama ijazah, sementara pertanyaan besar mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo justru tenggelam,” kata Iwan.
“Siapa yang memerintahkan, siapa yang terlibat, apa motifnya, dan apakah ada kepentingan politik tertentu? Semua harus dijawab melalui proses hukum,” tegasnya.
Iwan tidak menolak proses hukum ijazah. Ia meminta proses itu dihormati dan diselesaikan lewat pengadilan.
Namun, proses tersebut tidak boleh dijadikan instrumen untuk membangun tekanan opini publik ataupun mengaburkan persoalan lain yang menyangkut kepentingan negara.
“Kalau memang merasa benar, buktikan melalui proses hukum. Tidak perlu membangun panggung politik dengan pengerahan massa dan dramatisasi penderitaan,” ujarnya.
“Hukum tidak boleh kalah oleh popularitas, tekanan massa, maupun permainan persepsi,” tambahnya.
Iwan meminta masyarakat tetap kritis dan tidak mudah terbawa arus pengalihan isu.
Kepentingan bangsa dan keselamatan Presiden sebagai kepala negara, kata dia, harus ditempatkan di atas kepentingan pencitraan maupun pertarungan politik kelompok tertentu.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik drama. Persoalan ijazah silakan dibuktikan di pengadilan, tetapi dugaan penyadapan dan makar juga harus diusut sampai tuntas,” tutup Iwan.
“Jangan sampai ada upaya mengaburkan persoalan yang jauh lebih besar melalui panggung politik yang penuh air mata,” ujarnya. (Ainur)
