Anak Dibully, Dasco Tidak Hanya Lapor Polisi! Dia Dorong Revisi UU Perlindungan Anak

oleh -133 views
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Net/Ist)

BeritaObserver.Com, Jakarta—Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya mempertimbangkan jalur hukum untuk kasus perundungan yang menimpa putrinya.

Ia juga mendorong perubahan sistemik: revisi Undang-Undang Perlindungan Anak harus segera dirampungkan.

Dorongan itu disampaikan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Dasco menilai, situasi perundungan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

“Kalau melihat perkembangan dan banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber ini sudah sangat memprihatinkan,” kata Dasco.

Karena itu, ia menegaskan DPR akan mendorong agar revisi UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak segera diproses.

“Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya,” kata Dasco.

Dalam revisi itu, Dasco ingin ada aturan yang jelas soal sanksi pidana terhadap kasus perundungan anak.

Saat ini, Indonesia memang sudah punya payung hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Tapi menurut Dasco, payung hukum itu belum cukup untuk mengatasi pergeseran bentuk kekerasan terhadap anak yang kini melampaui ruang kelas dan jam pelajaran — karena berlangsung masif melalui telepon genggam di ruang siber.

Selain revisi UU, Dasco juga menyampaikan dua tuntutan konkret lainnya.

Pertama, ia siap memperjuangkan tambahan anggaran kepolisian untuk memperkuat layanan perlindungan anak.

Kedua, ia meminta kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak menunda penanganan perkara perundungan anak yang mengandung unsur pidana.

Dorongan itu muncul bukan tanpa alasan. Dasco sendiri mengalaminya langsung.

Putrinya yang masih di bawah umur menjadi korban perundungan di media sosial, di tengah dinamika politik terkait isu pemilihan Wakil Presiden.

“Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa kemudian ya bully-bully ini memang sangat tidak sehat,” kata Dasco.

“Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya,” kata Dasco.

Untuk kasus putrinya sendiri, Dasco mengaku telah meminta izin kepada putrinya untuk menempuh jalur hukum, dan kini tengah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.

“Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik,” kata Dasco.

Selain itu, Dasco meminta semua pemangku kepentingan ikut memberi masukan dalam penyusunan regulasi perlindungan anak.

Pihak yang diharapkan terlibat antara lain sekolah, OSIS, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak. Masukan itu nantinya disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI.

“Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan,” kata Dasco.

Pesan Dasco jelas: kasus perundungan anak tidak boleh lagi hanya diselesaikan dengan permintaan maaf di medsos. Harus ada efek jera, harus ada hukum yang tegas, dan harus ada sistem yang melindungi anak siapapun orang tuanya. (Ainur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *