BeritaObserver.Com, Jakarta – DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ruang paripurna dipenuhi anggota dewan dan perwakilan pemerintah. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada interupsi. Semua fraksi sepakat RUU ini disahkan.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya pimpinan rapat.
“Setuju!” jawab peserta rapat serempak.
Palu diketok. Sah!
Pengesahan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah penebusan janji.
Sebelumnya, empat pimpinan DPR meneken surat pernyataan siap mundur saat menemui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026. Mereka berjanji menuntaskan regulasi perampasan aset ini sebelum batas waktu 15 Desember 2026.
Janji itu ditepati. Bahkan lebih cepat — hampir satu bulan sebelum tenggat.
Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah menyepakati RUU tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat I, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Pada hari ini kami, antara DPR dalam hal ini Komisi Teknis Komisi III dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Dasco.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pengesahan digelar dalam paripurna Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna,” kata Habiburokhman.
UU Perampasan Aset ini bukan undang-undang biasa. Ini adalah senjata baru negara untuk memiskinkan koruptor. (Ainur)





