BeritaObserver.Com, Jakarta— Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 4 pejabat Kementerian (ESDM) sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan 2020.
“Keempat saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimintai keterangnya sebagai saksi berinisial MG, H, HSR dan MCR,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (10/11)
Kapuspenkum Kejagung yang akrab disapa Anang menambahkan, selain dari Kementerian ESDM, penyidik juga memeriksa Verifikator PT Sucofindo berinisial DJ
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,”tukasnya sambil menambahka, proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Dalam kasus ini, penyidik Kejagung menetapkan bos tambang berinisial DS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020. Kejagung juga menetapkan PT CNI sebagai tersangka koorporasi.
Menurut Anang, DS diduga mengekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
DS diduga menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan.
“tersangka juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan,” jelas dia.
Terkait kerugian negara, Anang menegaskan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 401 miliar, sebagaimana uang tersebut sudah dikembalikan ke Kejagung.
Kejagung juga menyita uang dari hasil penggeledahan senilai 120.400 dollar AS dan Rp 6,21 miliar.
DS ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 15 Oktober hingga 3 November 2026, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
DS disangka melanggar sejumlah ketentuan pidana korupsi. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP sebagai dakwaan primer, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan subsider.
DS juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (REN)
