BeritaObserver.Com, Jakarta—Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan 106 peseeta calon jaksa, bahwa korps Adhyaksa bukan hanya membutuhkan cerdas secara intelektual saja, tetapi seorang Jaksa harus memiliki nilai adaptif, integritas, jiwa korsa, hati nurani, profesionalisme, kedisiplinan, serta adab dan etika dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
“Ingat! Perubahan status menjadi Jaksa bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi terdapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang Jaksa tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, seorang Jaksa harus memiliki nilai adaptif, integritas, jiwa korsa, hati nurani, profesionalisme, kedisiplinan, serta adab dan etika dalam melaksanakan tugas dan kewenangan,”kata Jaksa Agung dihadapan 501 Calon Jaksa dan 5 dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta Selatan. Senin (9/11)
Terkait selama mejalani pendidikan di Badiklat, sambungnya, materi yang disampaikan bukan teori hukum maupun teknis tugas, melainkan nilai, prinsip, dan karakter yang harus dipegang teguh seorang Jaksa.
Jaksa Agung menegaskan, integritas merupakan prinsip utama yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan apa pun. Menurutnya, seorang jaksa tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menjaga moral dan kejujuran dalam menjalankan kewenangannya.
“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” tegasnya.
Selain integritas, lanjutnya para peserta agar senantiasa mengedepankan hati nurani dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut diperlukan agar kewenangan yang dimiliki seorang jaksa tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada keadilan.
“Seorang Jaksa memegang kewenangan yang sangat besar dalam penanganan perkara. Pada titik inilah hati nurani menjadi pembatas agar kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan,”pungkasnya (REN)
