BeritaObserver.Com, Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali merotasi dan memutasi Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026, tertanggal 9 November 2026.
Dalam telegram itu dikutip Selasa (10/11), Suyudi menarik penugasan Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Syahar dan Yudi Dipindah ke Lemdiklat
Setelah ditarik dari KSP, Syahar kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri.
Sementara Yudi ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Penarikan itu dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.
Sampai saat ini, penarikan Syahar dan Yudi dari KSP tidak dinyatakan secara resmi sebagai sanksi terkait kasus penyadapan. Dalam berita ini, penarikan tersebut ditulis sebagai bagian dari kebijakan rotasi dan mutasi Kapolri, bukan sebagai vonis keterlibatan.
Selain Syahar dan Yudi, Suyudi juga merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dir Tipidter) Bareskrim Polri.
Jabatan itu sebelumnya dipegang Brigjen Moh. Irhamni. Irhamni kini ditugaskan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi Dir Tipidter Bareskrim yang ditinggalkan Irhamni akan diisi Komisaris Besar (Kombes) Bismo Teguh Prakoso.
Bismo sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Mutasi Beruntun Era Kapolri Suyudi
Mutasi kali ini bukan yang pertama dilakukan Suyudi sejak menjabat Kapolri.
Sejak dilantik, Suyudi sudah beberapa kali melakukan perpindahan tugas personel Polri, baik di tingkat Mabes maupun di jajaran Polda.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP. Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri, Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri. (Ainur)
