BeritaObserver.Com, Jakarta– Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden PrabowoSubianto resmi naik kelas.
Polri tidak lagi hanya menangani penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Kini, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Namun Suyudi menegaskan satu garis penting bahwa penyadapan belum bisa langsung disimpulkan sebagai makar. Pembuktiannya harus dilakukan terpisah.
Menurut Suyudi, temuan soal penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan adanya makar. Penyelidikan dugaan makar difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan itu.
Dalam perkara pokok penyadapan, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kapolri juga membeberkan dugaan sasaran penyadapan yang sangat luas. Bukan hanya Presiden. Daftar dugaan sasaran mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari LSP, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp. Nomor-nomor target kemudian dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitannya dengan perkara. (Ainur)
