Sjafrie Temui Dasco di DPR di Tengah Hiruk-Pikuk Wapres, Bahas UU Pertahanan, Bukan Cawapres!

oleh -125 views
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Kompascom)

BeritaObserver.Com, Jakarta– Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendadak mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie tiba di Gedung Nusantara III DPR sekitar pukul 13.51 WIB, mengenakan pakaian safari cokelat, dan langsung bergegas ke Ruang Pimpinan DPR lantai 4 untuk menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Dan karena timing-nya pas di tengah hiruk-pikuk pergantian Wapres, di mana nama Dasco sedang kencang di bursa publik langsung bertanya-tanya: bahas Wapres?

Namun Sjafrie menegaskan, tidak ada pembahasan soal Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuannya dengan Dasco.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,”ujar Sjafrie.

Ia meminta awak media tidak menanyakan hal di luar tugas dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan.

Yang dibahas resmi adalah rencana revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” kata Sjafrie.

Sjafrie menjelaskan, revisi diperlukan karena sejumlah perkembangan penyelenggaraan pertahanan negara belum terakomodasi dalam regulasi lama.

Rencana revisi itu sudah disampaikan kepada Dasco dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Kemenhan bersama Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk membahas dan merumuskan materi perubahan UU tersebut.

Sjafrie berharap formulasi revisi UU Pertahanan bisa diselesaikan akhir 2026, dan proses revisinya bisa berjalan setelah itu.

Selain revisi UU Pertahanan, Sjafrie juga menyinggung perkembangan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto membenarkan pertemuan itu membahas revisi UU Pertahanan.

“Poin besarnya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujar Utut. Pembahasan masih tahap awal. (Ainur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *