TOK! RUU Perampasan Aset Sepakat Dibawa ke Paripurna, Koruptor Siap-Siap Miskin!

oleh -80 views
RUU Perampasan Aset akan diparipurnakan. (Foto: Ist)

BeritaObserver.Com, Jakarta–Setelah bertahun-tahun ditunggu rakyat, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya selangkah lagi sah menjadi undang-undang.

Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan tingkat I itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?” tanya Dasco dalam rapat.

Seluruh fraksi menjawab setuju. Naskah RUU itu kemudian ditandatangani oleh perwakilan fraksi dan pemerintah.

“Hari ini, kami antara DPR, dalam hal ini komisi teknis Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Dasco.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberi sinyal pengesahan berpeluang besar digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Namun kepastian tanggalnya tetap menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

“Kapan tanggal pastinya kita masih menunggu keputusan Bamus, tetapi yang jelas akan digelar pada rapat paripurna terdekat,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menyebut pembahasan RUU mencakup 10 pokok bahasan. Intinya:

1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM
2. Ruang lingkup pidana: korupsi + 6 kejahatan lain
3. Pembagian kewenangan penindakan
4. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik
5. Pengembalian aset kepada korban
6. Mekanisme pengawasan
7. Pencegahan penyalahgunaan wewenang
8. Penerapan teknologi
9. Pengelolaan aset rampasan secara profesional dan akuntabel
10. Ketentuan pidana yang sudah ada tetap berlaku, termasuk pidana mati sepanjang diatur dalam UU yang berlaku

Salah satu yang paling ditunggu: pengaturan terhadap kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak,” ujar Habiburokhman.

Artinya, korban investasi bodong berpotensi bisa mendapatkan uangnya kembali dari aset pelaku yang dirampas.

DPR dan pemerintah sepakat membatasi jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset dari 13 menjadi 6 jenis di luar korupsi, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Enam tindak pidana di luar korupsi itu adalah Narkotika dan psikotropika,Terorisme dan pendanaan terorisme, Penyelundupan manusia, Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, Perdagangan orang dan Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas — termasuk investasi bodong, kripto bodong, dan judol

RUU ini mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Artinya, aparat penegak hukum bisa menelusur, menghentikan transaksi, menyita, dan mengajukan perampasan aset ke pengadilan — tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.

RUU juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Contohnya istri/suami yang punya hak atas sebagian harta bersama yang ikut disita. Hak mereka tidak boleh hilang begitu saja.

RUU juga mengamanatkan lembaga yang berwenang untuk mengelola aset rampasan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian kepada korban dan negara.

Sebelum sampai ke tahap ini, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat — dari mahasiswa, akademisi, advokat, hingga cendekiawan.

RUU Perampasan Aset sudah lama didorong berbagai kalangan sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi. Tahun ini, RUU tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR dan masuk prioritas pembahasan 2026.

DPR sebelumnya menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026. Tapi dengan kesepakatan hari ini, pengesahan bisa lebih cepat. (Ainur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *