Buron Korupsi BBM Ratusan Triliun, Jaksa Agung Ancam Riza Chalid dengan Hukuman Mati

oleh -109 views

BeritaObserver.Com, Jakarta— Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero). Tuntutan itu akan disampaikan lewat sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Opsi itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, di sela-sela kunjungannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).

Kuntadi menyampaikan, langkah hukum maksimal ini tengah dikaji secara serius tim JPU. Alasannya, skandal korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) yang diduga melibatkan Riza Chalid telah menimbulkan dampak yang sangat besar.

“Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah,”ujar Kuntadi.

“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun,” tegasnya.

“Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati,” Jampidsus Kuntadi menambahkan.

Selain nilai kerugian yang luar biasa besar, Kejagung juga menyoroti objek korupsi yang menyasar sektor vital masyarakat.

Praktik ilegal itu dilakukan pada komoditas BBM — komoditas yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Faktor pemberat lainnya adalah rentang waktu kejahatan yang dinilai sudah berlangsung sangat lama dan terstruktur.

Kejagung menyebut praktik korupsi ini melibatkan jaringan mafia yang begitu besar dan kuat, sehingga membutuhkan penanganan luar biasa untuk membongkarnya hingga ke akar.

“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” tegas Kuntadi.

Sikap tidak kooperatif dari tersangka juga menjadi catatan merah bagi tim jaksa penuntut umum.

Alih-alih menghadapi proses hukum di dalam negeri, Riza Chalid justru memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jerat pertanggungjawaban pidana.

“Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” pungkas Kuntadi.

Mengingat Riza Chalid telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025, persidangan tersebut berpotensi digelar secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, apabila tersangka tetap tidak tertangkap atau tidak memenuhi panggilan hingga persidangan dimulai.

Saat ini, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung terus merampungkan berkas perkara, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memburu keberadaan Riza Chalid.

Penerapan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dikaji, agar efek jera dapat terwujud secara nyata (Ainur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *