JAKARTA (BOS)-Pasca dilantik Presiden Joko Widodo, pada 23 Oktober 2019 menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin langsung bertindak cepat membenahi korps Adhyaksa sesuai dengan visi dan misi Presiden.
Pembenahan korps Adhyaksa diwujudkan dalam gebrakan 60 hari Jaksa Agung, Burhanuddin yang dipajang diarea Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung yang digelar dari tanggal 3-6 Desember 2019 di hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat.
Salah satu gebrakan yang sempat menjadi perhatian para Jaksa terkait kebijakan pilot project program lelang jabatan pada posisi Kajati dan Kajari dan perampingan birokrasi Kejaksaan RI dengan penghapusan beberapa jabatan struktural.
“Betul, pada tanggal 16 Desember 2019, salah satu kebijakan Jaksa Agung, melakukan lelang jabatan pada posisi Kajati dan Kajari,”kata salah seorang panitia yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui dilokasi acara, di hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, Selasa (03/12).
Menurutnya, lelang jabatan memberikan peluang bagi seluruh jaksa yang berprestasi menduduki posisi Kajati maupun Kajari.
“Kalau menurut saya, kebijakan itu, baik dan memberi peluang bagi siapapun jaksa yang berprestasi,”ujarnya sambil menambahkan dirinya masih menunggu mekanisme lelang jabatan tersebut.
Selain lelang jabatan, Jaksa Agung, Burhanuddin juga mencanangkan kebijakan lainnya. Berikut gebrakan 60 hari kerja kedepan.
15 November 2019, berhasil menangkap buronan terpidana Tipikor atas nama Kokos Jiang. Dimana terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp477 Miliar lebih.
18 November 2019 crash program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum pengacara negara serta pelatihan tehknis JPN dalam kontrak dan litigasi di dalam dan luar negeri.
19 November 2019
penerbitan pedoman tuntutan Tipikor perpajakan.
Penuntasan penyidikan Tipikor pemberian fasilitas pembiayaan PT Danareksa sekuritas dengan kerugian Rp Rp105 Miliar lebih.
Persidangan perkara Tipikor pengadaan BBM pada PT PLN dengan kerugian Rp188.745.951.310
21 November 2019, pengisian dan pelantikab pejabat esselon I Kejaksaan serta rapat konsilidasi seluruh Jaksa yang dikaryakan pada instansi lain.
22 November 2019, Pembubaran TP4 serta penguatan tugas dan fungsi Kejaksaaan dibidang pengamanan pembangunan strategis.
28 November 2019, penerbitan dan pelaksanaan SOP Penanganan perkara Pidum.
29 November 2019, Lelang barang rampadan kapal ebony senilai Rp42.365.000.000
03 Desember 2019, penerapan perja tentang manajemen karir pegawai serta pemutahiran kamus kompetensi tehknis
05 Desember 2019, pembentukan satgas pengamanan investasi dan usaha Kejaksaan.
06 Desember 2019, penerbitan Kepja tentang pedelegasian kewenangan mutasi lokal untuk jabatan tertentu kepada wilayah.
10 Desember 2019, penganuragan predikat WBBM kepada 4 satker pidsus, badiklat serta WBK pada 51 Satker, termasuk bidang datun.
23 Desember 2019, perampingan birokrasi Kejaksaan RI dengan penghapusan beberapa jabatan struktural (Bas)
