Jaksa Agung Burhanuddin Perintahkan Setiap Kejaksaan Usut Tuntas Minimal 2 Perkara Korupsi

oleh -139 views
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin

Beritaobeserver.Com–Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr Sanitiar Burhanuddin mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia, untuk mengusut tuntas perkara tindak pidana korupsi yang mengerus uang rakyat. Burhanuddin sapaan Jaksa Agung beralasan tidak ada perkara korupsi.

“Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100 persen bebas dari kejahatan korupsi. Minimal setiap satker (satuan kerja) Kejari harus mampu mengangkat 2 perkara tindak pidana korupsi ,”kata Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Satuan Kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, pada Rabu (15/9/2021).

Pria yang baru-baru ini telah menjadi Profesor dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Hukum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menilai target tersebut tidaklah muluk-muluk. Akan tetapi, tidak juga diperkenankan untuk mengusut perkara korupsi dengan cara serampangan atau asal-asalan.

Lantaran itu, tidak perlu juga untuk takut dilakukan evaluasi. Apalagi Kejaksaan Republik Indonesia memepunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Karena itu dibutuhkan kerja keras, keseriusan dan komitmen untuk mampu mengungkap kasus tindak pidana korupsi,”tegasnya.

Ada 6 point yang harus dilakukan jajaran Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia (Pidsus Kejaksaan RI). yakni pertama, agar meningkatkan integritas, kapasitas, kapabilitas serta kompetensi penanganan perkara agar senantiasa profesional, cermat dan penuh kehati-hatian. Hal itu dalam rangka menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

Dua, menciptakan penanganan perkara yang kondusif, kontributif dan tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tiga, meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk menghasilkan output dan outcome yang berhasil guna, serta berdaya guna.

Empat, melakukan langkah penindakan apabila terdapat perbuatan yang telah terang dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dan mengandung unsur mens rea (sikap batin jahat).

Lima, mengupayakan Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Enam, mengoptimalkan penanganan perkara dengan tidak hanya menerapkan pembuktian unsur ‘Merugikan Keuangan Negara’, namun juga unsur ‘Perekonomian Negara’.

Tujuh, mengupayakan sinergi dengan Bidang Intelijen dan Bidang Datun untuk melakukan pendekatan pencegahan atau preventif.

Delapan, mengidentifikasi dan evaluasi para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) apabila di wilayah hukumnya terdapat Satuan Kerja (Satker) yang sama sekali tidak memiliki penanganan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung berharap para peserta mengevaluasi capaian kinerja, dan berbagai hal yang telah dilalui dalam pelaksanaan tugas, mampu mengidentifikasi dan menginventarisir setiap kekurangan, kendala dan hambatan aktual, yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan bisa memformulasikan solusi, arah kebijakan, strategi dan terobosan yang dapat diaplikasikan dalam upaya mengoptimalkan penanganan perkara Pidsus.

“Dengan tidak semata hanya menangkap, menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan Negara, memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperbaiki tata kelola. Jika ada pihak-pihak yang mencari kesempatan dan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan kemanfaatan yang tidak sah dalam kondisi pandemi ini. Maka jangan ragu-ragu untuk mengenakan ancaman pidana maksimal,”tandasnya (REN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *