Kejagung Periksa Mantan Wagub Dan Sekda Sumsel Terkait Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi

oleh -56 views

Beritaobserver.Com–Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa ES mantan Wakil Gubernur dan MS mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, Rabu (29/9) yang menjerat Alex Noerdin sebagai tersangka

“Keduanya masing-masing saksi WN selaku Direktur Keuangan dan saksi AUG selaku mantan Direktur Keuangan,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (30/09)

Kapuspenkum Kejaksaan Agung yang akrab dipanggil Leo mengatakan sembilan saksi diperiksa di Kejati Sumsel terkait tersangka AN dan MM, ML Sekretaris Badan Pengawas PDPDE, AJ Kepala Biro Perekonomian dan Anggota Badan Pengawas PDPDE serta S selaku Tenaga Ahli Hukum, SR Direktur Operasional PDPDE, PSY Manager Keuangan PDPDE Sumsel dan I Direktur Umum PT Sumsel Energi Gemilang.

Menurut Leo pemeriksaan para saksi dilakukan guna mengungkapkan fakta hukum tentang dugaan korupsi yang terjadi di PDPDE Sumsel.

“Para saksi diperiksa terkait apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri,” kata juru bicara Kejagung ini.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD milik Pemprov Sumatera Selatan ini.

Mereka adalah Alex Noerdin selaku gubernur Sumsel, Muddai Madang, Caca Isa Saleh S eks Direktur Utama PDPDE Sumsel dan A Yaniarsyah Hasan eks Direktur Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur PDPDE Gas serta eks Direktur Utama PDPDE Sumsel.

Akibat kasus dugaan kroupsi tersebut negara mengalami kerugiansebesar 30.194.452.79 dolar AS yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2019 yang seharusnya diterima PDPDE Sumsel dan 63.750,00 dolar AS dan sebesar Rp2,131 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel (REN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *