Implementasi Inpres Terkait Program BPJS, Kajati DKI Febrie Ardiansyah: Harus Ada Ruang Diskusi Hukum

oleh -49 views

Beritaobserver.Com–Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr Febrie Ardiansyah mengharapkan ada ruang diskusi hukum yang dapat digunakan bersama oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta terkait bisnis investasi yang relatif besar yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam acara penandatanganan bersama Komitmen Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminas Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dengan Kejati DKI Jakarta di Hotel Ayana Mid Plaza, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, Selasa (21/12)

“Dengan adanya ruang diskusi hukum yang dapat digunakan bersama oleh JPN dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan bisnis investasi yang relatif besar yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,”kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr Febrie Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (21/12)

Febrie Ardiansyah yang berhasil meraih peringkat kedua pada Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020, menegaskan ruang diskusi hukum tersebut tentunya sangat berguna untuk bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan hukum guna mencegah timbulnya kerugian dalam investasi tersebut.

RAIH PIAGAM PENGHARGAAN

Selain penandatanganan komitmen implementasi Inpres, Kejati DKI Jakarta juga menerima Apresiasi dari BPJS Ketanagakerjaan dalam bentuk piagam penghargaan yang diterima langsung oleh Febrie Ardiansyah selaku Kajati DKI Jakarta dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta.

Perlu diketahui, dibawah kepemimpinan Febrie Ardiansyah, sejumlah penghargaan diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Jaksa Pengacara Negara atas keberhasilannya menuntaskan persoalan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan. Sebut saja JPN Kejari Jakarta Selatan berhasil menyelematkan atau memulihkan keuangan negara mencapai Rp 17 miliar lebih.

Begitu pula dengan JPN Kejari Pusat, tidak tanggung-tanggung mendapatkan piagam penghargaan dari tiga cabang BPJS Tenaga Kerja yaitu BPJS Naker Kebon Sirih, Salemba dan Gambir.

JPN Kejari Pusat berhasil melakukan penagihan kepada 145 badan usaha yang menungak iuran wajib pajak, yang memiliki tagihan hingga mencapai Rp6 miliar.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat dari Kejati DKI Jakarta yakni Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Intelijen, Kabag TU, Koordinator pada bidang Datun serta seluruh Kajari di Wilayah DKI Jakarta. Sementara dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dihadiri oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Wasrik dan Managemen Resiko beserta seluruh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Wilayah DKI Jakarta (REN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *