Kejagung Didesak Tindaklanjuti Dugaan Kredit Macet PT Titan Group

oleh -50 views

Beritaobserver.Com, Jakarta–Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti laporan dugaan kredit macet yang diberikan Bank Mandiri kepada PT Titan Infra Energy atau Titan Group yang diduga sebesar Rp 6 triliun.

Sebelumnya Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporan dugaan korupsi tersebut Ke kejagung pasca Bank Mandiri ditinggalkan salah satu Direkturnya yakni Royke Tumilaar yang kini menjabat Direktur Utama Bank BNI.

“Kejaksaan harus tangani, ini kan dugaan korupsinya sangat jelas,” katanya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (4/7).

Uchok Sky Khadafi menilai jumlah kerugian negaranya dalam perkara ini sangat besar. Karena itu Uchok menegaskan perkaranya masuk ke ranah dugaan tindak pidana korupsi bukan tindak pidana umum.

“Ini nilainya (dugaan kerugian negaranya) besar sekali. Apalagi kasus kredit macet bukan penipuan, jadi Kejaksaan harus tangani (kasus) ini. Jika Bareskrim tangani penggelapannya atau pidana umum, maka Kejaksaan bisa tangani (kasus) korupsinya,”ujar Uchok.

Uchok menambahkan saat ini, masyarakat mulai mempercayai Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berani dan tegas dalam membongkar sejumlah kasus Mega korupsi.

“Apalagi belakangan ini kepercayaan publik kepada kejaksaan sangat bagus, karena banyak kasus besar diungkap kejaksaan . Ini (kasus PT Titan) sangat besar dan kejaksaan pasti mampu (menanganinya),” tegasnya.

Lantaran hal itulah, Uchok menyarankan kejaksaan segera membentuk tim khusus guna mengungkap kasus dugaan korupsi atas kredit macet tersebut.

Sebelumnya kasus ini telah ditangani penyidik Bareskrim Polri, namun tidak masuk ke dalam dugaan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana umum (penggelapan). Bahkan jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 15 Febuari 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut, yakni pihaknya sudah menerima SPDP dari penyidik Bareskrim Polri tetapi sudah dikembalikan lagi karena tidak ada tindaklanjut dari penyidik Bareskrim Polri.

“Iya sudah kita terima SPDP nya tanggal 15 Febuari lalu. Kalau sebulan setelah SPDP kita terima tidak ada tindaklanjutnya, seperti pemberkasan ya kita kembalikan lagi SPDP nya,” katanya saat dikonfirmasi.

Hingga saat ini, lanjut Ketut, pihak Kejaksaan belum menerima kembali SPDP dari Bareskrim Polri. Artinya apa yang dilaporkan terkait hal ini (dugaan korupsi Titan Group) sudah ditangani Bareskrim Polri.

“Tergantung penyidik sekarang soal ini, kami sifatnya hanya menunggu saja,” tegasnya.

Disinggung soal siapa tersangka atau terlapor dalam SPDP yang sempat diterima Kejagung, Ketut menegaskan tidak tertera dalam SPDP nama terlapor dan tersangka. “Tidak ada soal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Supardji Ahmad mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut laporan terkait dugaan korupsi ini.

“Seharusnya Kejaksaan Agung menindak lanjuti laporan tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (27/6) lalu.

Menurut Supardji Ahmad, hal itu sangat penting karena untuk merespon laporan adanya dugaan Tipikor, sehingga Kejagung juga harus terbuka.

“Jadi laporan itu harus ditindaklanjuti, jika memang laporannya tidak memenuhi kualifikasi setelah di verifikasi maka perlu disampaikan ke publik,” jelasnya.

Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nurcahyono telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kredit PT Titan Infra Energy (Titan Group) di Bank Mandiri yang nilainya sangat fantastis.

Arifin mengungkapkan, kredit yang diberikan ini menjadi macet lantaran adanya dugaan tindak pidana penggelapan.

Diharapkan Kejaksaaan Agung (Kejagung) bisa melakukan penyelidikan terhadap kasus kredit macet PT Titan Infra Energi demi menyelamatkan uang negara yang ada di Bank Mandiri

Dilain pihak, PT Bank Mandiri Tbk selaku pihak yang melaporkan PT Titan Infra Energy merespons kasus yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Bank Mandiri melalui keterbukaan informasi publik di Bursa Efek Indonesia menyatakan utang Titan kepada kreditur sindikasi berstatus non performing loan (NPL) alias macet.

Sementara itu, Direktur Utama Titan Darwan Siregar membantah apa yang disampaikan petinggi Bank Mandiri tersebut. Darwan menilai pernyataan tersebut sangat normatif. “Pernyataan NPL itu sangat normatif. Buktinya, kita masih bayar,” kata Darwan, Jum’at (24/6).

Darwan menjelaskan upaya penangguhan pembayaran yang terjadi pada 2020 lalu lantaran Titan berusaha mengikuti kebijakan relaksasi kredit yang ditawarkan pemerintah. Dia menegaskan upaya restrukturisasi kredit yang disodorkan Titan tersebut sebagai hak yang dimiliki pelaku usaha di Indonesia. “Pemerintah-OJK memberikan relaksasi. Kami coba ikuti (relaksasi kredit),” ujarnya.

Titan pun terus berupaya mengajukan proses restrukturisasi pembayaran utang kepada kreditur, termasuk kepada Bank Mandiri. Namun, hingga saat ini proses restrukturisasi belum mendapatkan tanggapan yang baik.

Adapun VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano mempertanyakan itikad baik Titan untuk menunaikan kewajiban pembayaran kepada sejumlah kreditur sindikasi.

Akan tetapi, sejak berhenti mencicil sesuai ketentuan yang berlaku pada Februari 2020 dan mendapat label kredit macet dari para kreditur pada Agustus 2020, hingga kini Titan tak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan awal.(ANT/REN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *