BeritaObserver.Com, Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri akhirnya menjatuhkan hukuman terberat kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS).
Setelah disidang maraton selama 9 jam, dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Selasa (17/11/2026), majelis etik menyatakan EHS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.
Majelis KKEP tidak sekadar menyebut pelanggaran biasa. Majelis menemukan bukti kuat EHS terlibat pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access) bersekongkol melakukan penyadapan dengan menggunakan akses dan alat teknologi milik Polri.
Penyadapan itu dilakukan secara tidak profesional dan tidak prosedural.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,”ujar Trunoyudo.
Dalam persidangan, majelis memeriksa keterangan dari sembilan orang saksi untuk mendalami konstruksi pelanggaran yang dilakukan EHS.
Atas pelanggaran berat itu, sidang KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus Sanksi Etika. Perilaku EHS dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
EHS juga dikenakan sanksi Administratif yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri
“Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding,”tutur Trunoyudo.
EHS dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan c, Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat 1 huruf d dan f, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Pemecatan EHS menambah daftar petinggi kepolisian yang dijatuhi sanksi PTDH dalam skandal ini. Sebelumnya, sidang KKEP Polri juga telah memutus perkara terduga pelanggar lainnya, yakni Ahrie Sonta (AS), dengan vonis serupa.
EHS tidak langsung menerima putusan itu. Ia memilih menggunakan haknya dan mengajukan banding.
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” ungkap Trunoyudo.
Seusai sidang ketok palu, EHS langsung dikembalikan ke Mako Brimob untuk menjalani proses pidana yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Nasib akhir status keanggotaan EHS nantinya bergantung pada putusan Komisi Banding yang akan dibentuk Polri.
Dalam penanganan perkara pidana atas skandal penyadapan ilegal ini, penyidik Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), serta Ahrie Sonta (AS).
Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Proses pidananya masih berjalan di Bareskrim Polri, EHS dan kawan-kawan tetap berstatus tersangka hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Ainur)





