BeritaObserver.Com, Jakarta–Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan institusi Kejaksaan akan selalu memberikan pendampingan terhadap Pemerinatahn Provinsi Daerah Khsuss Jakarta terkait proyek pembangunan di Jakarta selama lima tahun kedepan.
“Setiap langkah pembangunan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta akan terus dikonsultasikan dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum,”kata Jaksa Agung Burhanuddin saat menerima kedatangan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno bebebrapa waktu yang lalu
Jaksa Agung menambahkan pendampingan tersebut bukan hanya kepada Pemrov DKJ saja, tetapi berlaku juga bagi Pemrov lainnya yang membutuhkan pendampingan hukum.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, menegaskan kedatanganya menemui Jaksa Agung dilakukan agar pembangunan di Jakarta dapat berjalan tanpa ada celah bagi oknum yang memanfaatkan kebijakan untuk kepentingan pribadi,”kata Gubernur DKJ, Pramono didampingi Wakilnya Rano Karno..
Apalagi sambung, Pramono Pemprov Jakarta saat ini menjadi pusat perekonomian global, yang turut berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi sebesar 11% terhadap PDB Indonesia dan APBD DKI Jakarta yang mencapai lebih dari Rp 91 triliun, Jakarta memegang peranan vital dalam pembangunan bangsa.
“Untuk itu, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung agar dalam setiap keputusan yang diambil, tidak ada ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bahkan, kami berencana untuk mengadakan audit guna memastikan pemerintah DKI Jakarta berjalan dengan baik dan transparan,”ujarnya
Pramono juga menambahkan pengawasan ini bertujuan agar seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di ibu kota negara dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali (REN)
