BeritaObserver.Com, Jakarta – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan (Suket) ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi karpet merah menuju pemakzulan.
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menegaskan, dengan keluarnya putusan kasasi MA, jalan menuju pemakzulan terbuka lebar.
Menurut Yusak, DPR tidak bisa lagi berkelit atau berlindung di balik perdebatan hukum. Putusan MA bersifat final dan mengikat.
“DPR tidak bisa berkelit lagi karena tidak ada lagi ruang perdebatan hukum atas keabsahan syarat administratif pencalonan Gibran sebagai Cawapres,” tegas Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan, Minggu (31/10/2026).
Yusak mengingatkan, jika DPR masih bebal dan enggan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA, maka konsekuensinya adalah ledakan amarah publik.
“Kalau DPR masih bebal atau tidak mau menindaklanjuti putusan MK dan MA, gelombang kemarahan rakyat bisa semakin membesar,” ujarnya.
Ia memprediksi, kemarahan itu akan semakin tidak terbendung jika kelompok yang selama ini kritis terhadap Jokowi atau haters Jokowi bersatu dengan gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika kelompok haters Jokowi bersatu dengan gelombang gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Prabowo, maka kemarahan publik bisa semakin tidak terbendung, bukan hanya kepada Prabowo tapi juga ke DPR,” jelas Yusak.
Bagi Yusak, putusan MA ini justru menjadi momentum emas bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle di level Wakil Presiden.
“Justru ini kesempatan bagus bagi Prabowo untuk mengganti wapres yang lebih baik. Mempertahankan Gibran akan membuat situasi politik semakin tidak stabil ke depan,” kata analis politik Citra Institute tersebut.
Soal siapa pengganti Gibran, Yusak menyebut partai-partai politik di DPR bisa membangun konsensus dengan mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih luas.
“Soal pengganti Gibran, partai-partai politik di DPR bisa mengambil konsensus dengan mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih luas,” ujarnya.
Pertarungan perebutan kursi Wapres pengganti, kata Yusak, akan sangat ditentukan oleh besar-kecilnya kekuatan politik di parlemen dan poros politik Pilpres 2024 lalu.
“Dengan variabel-variabel tersebut, konsensus politik bisa saja mengerucut pada beberapa kekuatan politik utama yaitu klan politik Teuku Umar, Golkar dan klan politik Cikeas,” beber Direktur Citra Institute Yusak Farchan.
Dari tiga klan politik tersebut, Yusak menyebut tiga nama paling berpeluang berebut kursi Wapres.
“Puan, Bahlil, dan AHY saya kira punya peluang berebut posisi wapres pengganti karena masing-masing punya daya tawar politik. Tinggal Presiden Prabowo mengerucutkan lagi menjadi dua nama yang akan diusulkan kepada MPR untuk dipilih,” pungkasnya. (Ainur)
